Darah Jadi Saksi Konflik Thailand-Kamboja, Peran Indonesia Sang “Bridge Builder”,
Oleh, Fathur Pramudya Putra,
Peneliti International Politics Forum (IPF)
Perseteruan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas. Sejak Kamis, 24 Juli 2025 telah menewaskan 16 orang dan puluhan ribu lainnya dievakuasi dari perbatasan kedua negara. Eskalasi tersebut menambah rentetan sejarah berdarah antara Thailand dan Kamboja yang telah berlangsung selama satu abad.
Hubungan kedua negara tersebut menunjukkan keretakan pada bulan lalu. Pemimpin senior Kamboja, Hun Sen membocorkan percakapan telepon dengan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengenai perbatasan yang disengketakan.
Dalam percakapan tersebut, Paetongtarn Shinawatra memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman”, dan mengkritik salah satu komandan militer Thailand. Karena itu, Paetongtarn diskors sebagai perdana menteri dan Mahkamah Konstitusi Thailand kini mempertimbangkan petisi pemecatannya.
Akhirnya, berbagai lawan politik Paetongtarn menuduhnya mendahulukan kepentingan Kamboja di atas kepentingan Thailand. Tampaknya perselisihan tersebut lebih dari sekedar kata-kata. Mengingat bocornya percakapan tersebut, membuat keluarga Shinawatra merasa dikhianati. Di perbatasan, terdapat bentrokan yang lebih serius antara kedua militer.
Menilik jauh kebelakang, polemik wilayah perbatasan ini bermula lebih dari 100 tahun lalu saat batas-batas kedua negara ditetapkan setelah penjajahan Prancis di Kamboja. Hubungan keduanya menjadi tegang pada 2011. Saat itu Kamboja mencoba mendaftarkan kuil abad ke-11, Preah Vihear yang berada di wilayah sengketa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Upaya tersebut diprotes keras dari Thailand.
Selama bertahun-tahun terjadi bentrokan secara sporadis yang menewaskan korban jiwa di kedua belah pihak. Konflik yang sebelumnya terjadi ada tahun 2011 dapat ditengahi oleh Indonesia yang saat itu menjabat sebagai Ketua ASEAN. Hasil dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai mediator dari konflik Thailand dan Kamboja membuat Indonesia dikenal sebagai Bridge Builder. Tidak salah jika saat ini Diplomasi Indonesia dinantikan kembali untuk dalam upaya perdamaian konflik tersebut.
Indonesia sebagai “Bridge Builder”: Warisan Sejarah Mediator ASEAN
Konflik Thailand dan Kamboja berakar sejak 1962. Perebutan kepemilikan Kuil Preah Vihear yang terletak di perbatasan menjadi puncak eskalasi pada tahun 2011. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menjadi dua sosok penting di balik mediator itu. Peran sebagai Indonesia “Bridge Builder ASEAN” pada konflik Thailand dan Kamboja berawal ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada 2011.
Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia diminta oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk membantu menyelesaikan konflik antar dua negara tersebut. Upaya ini juga didukung oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Salah satu bentuk dalam upaya membendung ketengan konflik adalah dengan memfasilitasi beberapa pertemuan formal dan informal antara Thailand dan Kamboja.
Pertama, Memfasilitasi pertemuan informal kedua negara di Jakarta. Kedua, pertemuan Joint Border Committee (JBC) di Bogor pada tanggal 7 – 8 April 2011. Ketiga, pertemuan trilateral disela-sela KTT ASEAN ke-18 di Jakarta. Keempat, Mengadakan pertemuan formal Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM). Keempat pertemuan tersebut merupakan forum yang sifatnya informal dan formal demi menciptakan penyelesaian sengketa ASEAN berdasarkan pada Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan Piagam ASEAN.
Indonesia sebagai Bridge builder dalam konflik tersebut mengalami banyak lika- liku dalam proses perdamaiannya. Pertemuan pertama secara informal diadakan oleh Indonesia melalui Menlu.
Indonesia menawarkan solusi berupa penempatan sebuah tim observer di wilayah sengketa untuk memastikan kondisi di sana dan memperlancar proses negosiasi. Penawaran tersebut diterima oleh Kamboja, lain halnya dengan Thailand yang masih memerlukan verfikasi dari parlemen.
Upaya negosiasi kembali dijalankan pada pertemuan Joint Border Committee (JBC). Sayangnya, pada kesempatan ini, PM Thailand saat itu, Abhisit tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh penasehat Kementerian Luar Negeri Thailand. Imbasnya, Abhisit menyampaikan penolakan usulan Indonesia. Thailand keberatan menerima tim observer Indonesia karena ada perbedaan pandangan. di mana Kementerian Luar Negeri Thailand menerima usulan itu, tapi tidak dengan Kementerian Pertahanan yang menolak tim tersebut.
Hal ini membuat Kamboja juga menolak penawaran dari Thailand sehingga negosiasi menjadi alot. Beratnya julukan Bridge builder yang disemayamkan membuat Indonesia pantang menyerah. Indonesia kembali menawarkan beberapa solusi sekaligus pada pertemuan trilateral, JBC, yakni proses demarkasi batas, gencatan senjata, dan pengiriman tim observer Indonesia. Akhirnya, Thailand maupun Kamboja kembali melakukan dialog bersama dan sepakat untuk menarik mundur pasukan masing-masing pada Desember 2011.
Warisan sejarah mediator Indonesia dalam konflik tersebut selaras dengan teori efektivitas mediasi yang dikembangkan oleh Bercovitch dalam jurnalnya yang berjudul International Mediation and Dispute Settlement: Evaluating the Conditions for Successful Mediation(1991). Bercovitch mengidentifikasi tiga faktor fundamental terhadap mediasi yang efektif. Pertama, kedua pihak yang berkonflik memiliki motivasi untuk menyelesaikan konflik.
Kedua, keadaan konflik yang harus matang untuk intervensi pihak ketiga—kedua pihak sadar bahwa tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Ketiga, mediator harus memiliki kredibilitas dan legitimasi. Indonesia memiliki kredibilitas yang merujuk
kepada posisi netralitasnya. Sedangkan untuk legitimasinya terletak di posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011.
Visi “Shuttle diplomacy” Indonesia, Benchmark Diplomasi ASEAN.
Konflik Thailand dan Kamboja menjadi ujian serius bagi sentralitas ASEAN sebagai penjaga stabilitas Kawasan. Kredibilitas ASEAN di mata dunia dipertaruhkan begitu juga dengan Indonesia. Indonesia sebagai“the big brother in ASEAN” dan Malaysia selaku Ketua ASEAN saat ini, ditantang untuk segera mengambil peran sentral dalam meredam konflik.
Sebelumnya, Indonesia berhasil menerapkan shuttle diplomacy pada konflik Thailand-Kamboja di tahun 2011. Shuttle diplomacy merupakan salah satu pendekatan diplomatik yang paling efektif dalam menyelesaikan konflik internasional. Konsep tersebut pertama kali dipopulerkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger di tahun 1970-an.
Dalam konteks konflik Thailand-Kamboja di tahun 2011, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Marty Natalegawa, melakukan upaya diplomatik intensif dengan berbicara secara terpisah. Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN harus membangun konsensus melalui shuttle diplomacy antara Thailand dan Kamboja. Upaya ini berhasil menciptakan iklim yang kondusif bagi kedua negara tersebut. Oleh karena itu, dapat menyelesaikan konflik perbatasan mereka secara damai.
Pada tanggal 28 Juni 2025, telah disepakatinya gencatan senjata antar kedua negara tersebut. Kesepakatan diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang memimpin mediasi di Putrajaya, Malaysia. Indonesia turut berperan dalam menyelesaikan konflik perbatasan Thailand-Kamboja. Pendekatan Indonesia selama ini fokus pada proses nyata, bukan pertunjukan diplomasi di depan publik semata. Hal tersebut merupakan implikasi dari Shuttle diplomacy.
Diplomasi tersebut adalah komunikasi kedua belah pihak yang intens dijalankan guna meredakan ketegangan. Saat ketegangan memuncak, Kementerian Luar negeri Indonesia langsung ditugaskan melakukan pendekatan melalui forum ASEAN. Maka
dari itu, sejak awal krisis, Menteri Luar Negeri Indonesia telah melakukan komunikasi intensif dengan Malaysia selaku Ketua ASEAN tahun ini dan berbagai pihak. Shuttle diplomacy menjadi benchmark diplomasi ASEAN, seperti halnya Indonesia ketika menjadi mediator dalam konflik yang sama pada tahun 2011 lalu.
Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 14 Februari 2011, semua anggota Dewan—termasuk Brazil sebagai Presiden Dewan saat itu—menyatakan apresiasinya terhadap upaya mediasi Indonesia dalam konflik Thailand-Kamboja sebelumnya. Maka tidak salah jika visi shuttle diplomacy Indonesia menjadi benchmark dan solusi dari diplomasi perdamaian di kawasan ASEAN. @
