Pj Gubernur Agus Fatoni Sinergi Bersama Kepala BI, Bupati atau Walikota dan TPID Se Sumsel Bahas Strategi Pengendalian  Inflasi 

Kota Palembang366 Dilihat

Palembang, ExtraNews – Menjelang akhir tahun Natal dan Tahun Baru (Nataru) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) terus melakukan upaya dalam menekan laju inflasi di Sumsel. Salah satunya  menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Capacity TPID se Sumsel, bertempat di Ballroom Hotel Santika Premiere, Kamis (9/11/2023).

Rakor  tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel S.A. Supriono dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel, Ricky Perdana Gozali, para Bupati/Walikota Se Sumsel, Kepala Instansi Vertikal, dan sejumlah stakeholder yang terlibat langsung dalam pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan pasokan pada akhir tahun 2023 di Sumsel.

Dalam kesempatan itu Fatoni, menghimbau seluruh Bupati/Walikota untuk melihat  secara langsung faktor yang mempengaruhi terjadinya  inflasi di daerah masing-masing.

“Kepala daerah perlu melihat pengaruh inflasi di masing-masing daerahnya, ini menjadi atensi khusus. Karena ini menyangkut hajat orang banyak, menyangkut ekonomi kita dan menjadi penilaian juga pemerintah pusat,” kata Fatoni.

BACA JUGA INI:   Terungkap Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang Miliki 256 Rekening dan 6 KTP

Dalam melakukan upaya pengendalian inflasi, Fatoni minta kepala daerah melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan serta meminta seluruh pemangku kepentingan mensosialisasikan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) kepada masyarakat.

“Kita jangan hanya bekerja dibalik layar namun kita juga perlu untuk langsung terjun ke lapangan memastikan ketersediaan stok pangan, juga kita himbau masyarakat untuk melakukan gerakan tanam mandiri secara masif,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga mengharapkan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumsel melakukan operasi pasar secara masif dan sidak kepada distributor pagan, agar tidak terjadi kecurangan yang mempengaruhi stabilitas harga.

“Sesekali kita perlu melakukan sidak di pasar dan distributor jangan sampai ada distributor yang bermain-main ataupun penimbunan sehingga mengganggu kestabilan harga, ini bisa dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran itu langsung bisa dilakukan penindakan,” imbuhnya.

Dia juga mengharapkan TPID di daerah juga melakukan koordinasi secara intens dengan daerah sekitar yang memiliki stok pangan untuk selanjutnya dilakukan distribusi ke daerah sekitar yang mengalami kekurangan stok.

BACA JUGA INI:   Dimassa Warga, Kuasa Hukum Darwin Angkat Bicara

“Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk ketersediaan pasokan, dilihat mana saja daerah yang kurang pasokan dan daerah mana yang pasokannya berlebih ini didiskusikan melalui kerjasama antar daerah,” tambahnya.

Lebih jauh Fatoni mengatakan, untuk menunjang kestabilan inflasi tentu memerlukan anggaran yang cukup. Oleh karena itu, dia mengarahkan agar memanfaatkan dana anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang memang diperuntukan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi.

“Menyediakan dan memberikan anggarannya yang cukup untuk pengendalian inflasi ini, gunakan BTT karena dana ini bisa digunakan untuk penanganan inflasi karena ini aturannya sangat jelas. Saya minta kepala daerah memahami betul Pasal 69 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 dan tolong dijelaskan kepada OPD,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel, Ricky Perdana Gozali dalam laporannya menjelaskan Inflasi umum di Sumsel pada keseluruhan tahun diperkirakan berada pada kisaran target inflasi nasional sebesar 3,0 kurang lebih 1 persen. Melandasinya tekanan inflasi 2023 diperkirakan sejalan dengan melandasinya inflasi volatile food, core inflation dan administered price.

BACA JUGA INI:   Rapat Forum Penataan Ruang Provinsi Sumsel Guna Pembangunan Lebih Maju

“Melandasinya inflasi volatile food seiring dengan berbagai program pengendalian inflasi Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) sehingga pasokan dan produksi semakin terjaga tekanan inflasi tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring peningkatan UMP ditengah pencabutan pembatasan aktivitas yang mendorong peningkatan konsumsi serta implementasi kenaikan tarif cukai rokok,” jelas Ricky.

Pada volatile food, Ricky mengatakan melandasinya inflasi dipengaruhi juga oleh Program Pemerintah Daerah melalui GSMP, Sinergi TPID, GNPIP, optimalisasi pasar murah, gerakan tanam, digital farming dan inovasi alsintan.

“Berdasarkan pantauan harga terhadap komoditas cabai merah, cabai rawit, gula pasir, bawang merah perlu diwaspadai kenaikan harganya. Sementara itu, untuk harga komoditas beras, minyak goreng, daging sapi stabil, sedangkan untuk komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang putih mengalami penurunan,” paparnya. (rel)

 

Komentar