Penerapan Kinerja Sektor Publik : Relasi antara Keterbatasan Anggaran dengan Tidak Tercapainya Target Realisasi Investasi Tahun 2025 dan Penurunan Target Investasi Tahun 2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Oleh Rilyadi, Mahasiswa Pascasarjana Intitut Pahlawan 12
Manajemen kinerja sektor publik merupakan instrumen penting dalam dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan daerah, indikator kinerja yang sering dijadikan tolok ukur adalah realisasi investasi. Investasi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan penguatan struktur ekonomi lokal. Namun, keterbatasan anggaran sering kali menjadi faktor penghambat pencapaian target.
Contoh nyata terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana realisasi investasi Tahun 2025 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dan pada Tahun 2026 target nasional investasi untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kapasitas fiskal daerah dengan kinerja sektor publik.
Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk Tahun 2025 target investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp.17,2 T dan capaian realisasi sebesar Rp.10,33 T atau hanya mencapai 60,8% dari target investasi yang telah ditetapkan.
Analisis Anggaran dan Pencapaian
Keterbatasan anggaran pada bidang investasi mengakibatkan tidak jalannya promosi ataupun penyampaian informasi dengan baik,dan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pengawasan penanaman modal tidak bisa berjalan dengan maksimal. Padahal kegiatan pengendalian dan pengawasan penanaman modal adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai target realisasi investasi yang telah ditetapkan. Ibarat kata menjelajahi Bangka Belitung untuk mencari capaian target investasi namun tidak diiringi dengan “bahan bakar dan bekal” yang memadaisehingga lambat laun dikhawatirkan akan terjadi fenomena investasi unggulan “mati beragan” alias mati pelan-pelan dengan sendirinya.
Keterbatasan anggaran berdampak langsung pada tidak tercapainya realisasi investasi ataupun paling tidak mendekati target yang telah ditetapkan.
Dalam kerangka teori manajemen kinerja, kondisi ini menunjukkan bahwa input (anggaran dan kapasitas kelembagaan) sangat menentukan output (nilai realisasi investasi). Tanpa dukungan fiskal yang memadai, target sulit direalisasikan.
Akibatnya, capaian realisasi investasi Tahun 2025 jauh dari target yang ditetapkan dan target rencana investasi Tahun 2026 menjadi turun.
Solusi dan Strategi
Perencanaan dan ketersediaan anggaran harus bisa mendahulukan program yang menjadi prioritas utama nasional dan daerah, optimalisasi dukungan pusat, penguatan sistem OSS dan SDM-nya, kebijakan yang tepat dan pasti dan sistem pengawasan yang lebih intensif dan terukur.
Penutup
Dalam perspektif Manajemen Kinerja Sektor Publik, permasalahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran memiliki korelasi signifikan terhadap capaian target investasi. Target yang ambisius tanpa dukungan fiskal dan sumber daya yang memadai tidak akan menghasilkan kinerja yang maksimal. Tidak tercapainya target realisasi investasi Tahun 2025 dan penurunan target Tahun 2026 menjadi pelajaran yang sangat penting agar perencanaan lebih realistis, responsif dan adaptif. Penentuan program yang menunjang kinerja daerah dan nasional harus menjadi skala prioritas utama, bukan program lain yang hanya bersifat seremonial dan pencitraan belaka.
