Ketika SAKIP Gagal Membaca Geopolitik: Logam Tanah Jarang Bangka Belitung dan Krisis Manajemen Kinerja Sektor Publik,
Oleh : Amart Mikael WS, Mahasiswa Pascasarjana MAP Inspalas
ADA sebuah paradoks yang perlu direnungkan. Kementerian ESDM meraih nilai Indeks Reformasi Birokrasi 82,25 dalam laporan kinerja 2024, sementara pada waktu yang sama, 207.397 ton logam tanah jarang (LTJ) di Kepulauan Bangka Belitung bernilai strategis setara alutsista dan senilai ratusan triliun rupiah nyaris tidak terkelola. Nilai SAKIP yang baik, tetapi aset strategis nasional terbiarkan menganggur.
Inilah wajah sesungguhnya dari krisis manajemen kinerja sektor publik kita.
Data yang Sudah Ada, Tindakan yang Belum Hadir
Kementerian ESDM mencatat Bangka Belitung menyimpan potensi LTJ sebesar 207.397 ton terdiri dari 186.663 ton monasit dan 20.734 ton senotim menjadikannya daerah dengan cadangan LTJ terbesar di Indonesia. Dirjen Minerba menegaskan bahwa sekitar 91 persen cadangan LTJ nasional berada di wilayah ini, khususnya Bangka Selatan. Secara nasional, total sumber daya LTJ Indonesia mencapai 136,2 juta ton bijih dan 118.650 ton logam, tersebar di 28 lokasi teridentifikasi.
Riset BRIN memperkuat gambaran ini. Peneliti PRSDG BRIN Armin Tampubolon (2024) menganalisis lebih dari 20 lokasi di Bangka Selatan dan menemukan mineral LTJ signifikan berupa alanit, parisit, dan bastnasit di Toboali, serta indikasi mineralisasi hidrotermal di Air Gegas. BRIN telah membangun pilot plant pengolahan monasit berkapasitas 50 kg per hari, dan Kepala PRTM BRIN Fajar Nurjaman berkomitmen mendorong skala teknologi hingga industri komersial.
Masalahnya bukan absennya data atau riset. Masalahnya adalah sistem yang gagal mengubah pengetahuan menjadi kinerja nyata.
LTJ sebagai Senjata Geopolitik: Taruhan yang Terlalu Besar untuk Diabaikan
LTJ bukan komoditas biasa. Neodymium adalah komponen vital motor kendaraan listrik; dysprosium masuk dalam sistem senjata presisi tinggi; yttrium dari senotim dibutuhkan untuk layar teknologi tinggi. China menguasai lebih dari 60 persen produksi LTJ global dan 85 persen kapasitas pemrosesannya — dan telah dua kali membuktikan bahwa dominasi ini adalah senjata. Pada 2010, Beijing membatasi ekspor LTJ ke Jepang dalam sengketa teritorial; pada 2023, membatasi germanium dan gallium sebagai respons atas embargo semikonduktor Amerika Serikat. Siapa yang mengontrol LTJ, mengontrol rantai teknologi global.
Di tengah rivalitas ini, Amerika Serikat dan sekutunya membangun Minerals Security Partnership (MSP) untuk mendiversifikasi rantai pasok mineral kritis. Indonesia, dengan 91 persen cadangan LTJ nasional terkonsentrasi di Bangka
Belitung merupakan kandidat strategis baru yang akan masuk dalam gelanggang perebutan harta karun abad ke-21 tersebut.
Tiga Kegagalan Sistemik Manajemen Kinerja
Mengapa data yang melimpah tidak kunjung berbuah tindakan? Jawabannya terletak pada tiga kegagalan struktural manajemen kinerja sektor publik.
Pertama, indikator kinerja yang buta terhadap nilai strategis. Sejak Inpres No. 7 Tahun 1999 dan kemudian Perpres No. 29 Tahun 2014, SAKIP dirancang sebagai sistem performance-based management yang berorientasi pada outcomes. Namun IKU kementerian terkait LTJ dalam praktiknya masih didominasi indikator proses: jumlah regulasi disusun, jumlah rekomendasi kebijakan diterbitkan. Tidak ada IKU yang mengukur posisi Indonesia dalam rantai pasok LTJ global, persentase cadangan yang telah memasuki hilirisasi, atau nilai investasi pengolahan LTJ yang berhasil ditarik.
Deputi Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB Erwan Agus Purwanto pernah mengingatkan bahwa instansi pemerintah perlu mengubah mindset dari “menghabiskan anggaran” menjadi “memberi manfaat dari hasil kerja.” Dalam konteks LTJ, pergeseran itu belum terjadi.
Kedua, fragmentasi kelembagaan yang menciptakan accountability gap. Pengelolaan LTJ menyentuh kewenangan setidaknya tujuh institusi: ESDM, Perindustrian, BKPM, Badan Geologi, BAPETEN, Kementerian LH, dan Pemerintah Provinsi. Teori principal-agent yang menjadi fondasi SAKIP mensyaratkan agen tunggal yang jelas bertanggung jawab atas hasil. Ketika kewenangan tersebar tanpa koordinasi yang mengikat, semua pihak bisa melaporkan kinerja sektoral yang baik, sementara secara agregat tidak ada kemajuan nyata. Inilah yang dimaksud dengan nobody owns the outcome — bukan kegagalan individu, melainkan kegagalan arsitektur kelembagaan.
Ketiga, kapasitas teknis yang tidak sepadan dengan kompleksitas masalah. Manajemen kinerja yang bermakna mensyaratkan kompetensi untuk menetapkan target yang realistis, mengukur capaian secara valid, dan mengevaluasi program secara substantif. Dalam bidang LTJ, kompetensi ini sangat spesifik: metalurgi ekstraktif dan kimia pemisahan. Tanpa massa kritis SDM berkeahlian ini, perencanaan kinerja menjadi ritual formal yang jauh dari substansi — angka target ditetapkan tanpa dipahami, realisasi dilaporkan tanpa dapat diverifikasi secara teknis.
Agenda Reformasi Energi yang Tidak Bisa Ditunda
Tiga intervensi perlu dilakukan bersamaan. Pertama, rekonstruksi IKU berbasis dampak geopolitik-ekonomi: SAKIP kementerian terkait LTJ harus memasukkan indikator yang mengukur posisi Indonesia dalam rantai pasok LTJ, nilai tambah LTJ yang diproses di dalam negeri, dan persentase cadangan yang memiliki izin eksplorasi aktif. Kedua, penetapan otoritas koordinatif tunggal dengan mandat mengikat, agar rantai akuntabilitas dari perencanaan hingga hasil tidak terputus di antara tujuh lembaga. Ketiga, investasi terstruktur dalam kapasitas teknis, dari penguatan pilot plant BRIN menuju skala industri, hingga program beasiswa spesifik metalurgi dan kimia LTJ yang hasilnya dapat diukur dan dilaporkan dalam kerangka SAKIP itu sendiri.
Penutup: SAKIP untuk Apa?
Bangka Belitung pernah tiga abad menopang ekonomi dengan timah. Kini bumi yang sama menawarkan peluang kedua di tengah perebutan sumber daya abad ke- 21. Data ESDM dan BRIN sudah membentangkan petanya dengan jelas. Yang belum jelas adalah apakah sistem manajemen kinerja kita mampu menjawab tantangan yang skalanya jauh melampaui rutinitas pelaporan tahunan.
SAKIP sejatinya dirancang sebagai sistem yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan hasil yang lebih baik bagi masyarakat, demikian rumusan KemenPAN- RB. Jika orientasi itu sungguh-sungguh dipegang, maka 207.397 ton LTJ yang menanti di perut bumi Bangka Belitung adalah ujian paling konkret bagi keseriusan kita. Nilai SAKIP yang tinggi tanpa aset strategis nasional yang terkelola bukanlah prestasi. Ia adalah ilusi akuntabilitas.
