Minuman Alfaone

Tunggu Bahan Baku Tiba, Indonesia Akan Vaksin Covid Massal

6AA18E0D 11F7 4169 9ACA C0D8BA823A25
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan bersama Menko Perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 11 Januari 2021.

Jutaan Bahan Baku Vaksin Covid-19 Akan Tiba di Indonesia

Pemerintah akan terlebih dahulu menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM sebelum melakukan vaksinasi massal.

Dipublikasikan pada Senin, 11 Januari 2021 16:02 WIB

Sebanyak 15 juta bahan baku vaksin direncanakan akan tiba di Indonesia pada Selasa (12/1) mendatang. Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa bahan baku tersebut nantinya akan diproses lebih lanjut oleh BUMN Bio Farma menjadi vaksin Covid-19 siap pakai.

“Ada sedikit berita baik, 15 juta bahan baku vaksin akan datang insyaallah besok dari Sinovac. Ini akan bisa diproses oleh Bio Farma dalam jangka waktu satu bulan sehingga nanti di awal Februari kita sudah punya 12 juta vaksin jadi dari 15 juta bahan baku ini,” ujar Menkes yang memberikan keterangan bersama Menko Perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 11 Januari 2021.

BACA JUGA INI:   Kasus Kematian Covid-19 Meningkat

Tak hanya itu, berdasarkan informasi yang diterima dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, kerja sama multilateral antara pemerintah dengan GAVI (The Global Alliance for Vaccines and Immunisation) juga diharapkan dapat membuahkan hasil. Setidaknya, Indonesia bakal memperoleh antara 54 juta hingga 108 juta dosis vaksin secara gratis dari GAVI.

“Berita baiknya mungkin itu bisa datang lebih cepat entah di akhir Februari atau di awal Maret,” ucapnya.

Pemerintah sendiri berencana untuk memulai program vaksinasi secara gratis pada Rabu mendatang di mana akan terlebih dahulu dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Namun, Menkes menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait izin penggunaan darurat terhadap vaksin yang nantinya akan digunakan.

BACA JUGA INI:   DRA Kembali Fasilitasi Rapid Tes Tahap 2 Bagi Wartawan, Ormas dan LSM

“BPOM adalah badan independen yang secara saintifik berhak menentukan apakah vaksin ini layak atau tidak. Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum approval dari BPOM itu keluar,” kata Menkes.

Lebih jauh, Menkes menyampaikan bahwa distribusi vaksin-vaksin tersebut ke daerah-daerah memerlukan jalur logistik dengan sistem rantai dingin (cold chain). Oleh karena kompleksitas kebutuhan distribusi tersebut, Budi mengajak seluruh pihak untuk bahu-membahu dalam proses penyaluran vaksin tersebut.

“Saya kemungkinan akan butuh bantuan baik dari pemerintah pusat, daerah, atau swasta untuk bisa bahu-membahu membantu kami kalau nanti ternyata ada kesulitan untuk bisa menyalurkan 426 juta vaksin sampai seluruh pelosok Indonesia melalui jalur logistik dingin,” tuturnya. Rel/Fk

BACA JUGA INI:   Aktif Sosialisasi dan Edukasi Lewat Posko Gabungan New Normal
lion parcel