Transformasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik di Negeri Laskar Pelangi, Oleh Prayodi Raharjo, Mahasiswa Pascasarjana Institut Pahlawan 12
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di tengah dinamika ekonomi pasca-pandemi dan upaya diversifikasi sektor unggulan, pengawasan terhadap manajemen kinerja menjadi instrumen krusial untuk memastikan setiap rupiah APBD berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
1. Fondasi Pengawasan: Integrasi SAKIP dan APIP
Manajemen kinerja di Provinsi Babel berpusat pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hingga awal 2026, Pemprov Babel terus berupaya meningkatkan nilai SAKIP yang pada tahun sebelumnya tercatat di angka 72,92. Fokus utama saat ini adalah penerapan metode Critical Success Factor (CSF) dalam menyusun pohon kinerja agar target organisasi selaras dengan kinerja individu.
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah menjadi garda terdepan. Saat ini, kapabilitas APIP Babel telah mencapai Level 3 (Integrated), yang berarti pengawasan tidak lagi sekadar mencari kesalahan (audit kepatuhan), tetapi sudah bergeser menjadi mitra strategis yang memberikan jasa konsultansi dan audit kinerja yang berorientasi pada hasil.
2. Sinergi Strategis dengan BPK dan BPKP
Pengawasan sektor publik di Babel tidak berdiri sendiri. Terdapat kolaborasi segitiga antara Pemerintah Daerah, BPK RI, dan BPKP:
• BPK RI: Melalui pemeriksaan rutin atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK memastikan integritas laporan keuangan. Hingga 2025, Pemprov Babel berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan kali berturut-turut.
• BPKP Perwakilan Babel: Fokus pada pengawasan lintas sektoral, seperti pengawasan proyek infrastruktur strategis dan efektivitas pengendalian intern (SPIP). Salah satu fokus tahun 2025-2026 adalah pengawasan terhadap program ketahanan pangan dan hilirisasi timah.
3. Tantangan dan Temuan Signifikan
Meskipun secara administrasi menunjukkan progres positif, hasil audit BPK pada pertengahan 2025 mengungkapkan tantangan dalam eksekusi fisik proyek. Ditemukan kekurangan volume
pekerjaan senilai miliaran rupiah pada beberapa proyek infrastruktur jalan dan irigasi di berbagai kabupaten/kota. Pengawasan kinerja kini lebih ditekankan pada outcome (hasil), bukan sekadar output (keluaran). Jika jalan dibangun tetapi tidak meningkatkan arus logistik masyarakat, maka secara manajemen kinerja, itu dianggap belum optimal.
4. Digitalisasi Pengawasan: Real-Time Monitoring
Memasuki tahun 2026, Babel mulai mengadopsi sistem pengawasan berbasis digital yang terintegrasi. Penggunaan dashboard kinerja memungkinkan pimpinan daerah memantau capaian target perangkat daerah secara real-time. Hal ini meminimalkan risiko keterlambatan serapan anggaran yang sering terjadi di akhir tahun anggaran.
Pengawasan manajemen kinerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah bertransformasi dari sekadar formalitas administratif menjadi alat kendali pembangunan yang substantif. Dengan sinergi antara Inspektorat, BPK, dan BPKP, serta pemanfaatan teknologi, Babel optimis mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
