Jokowi Groundbreaking Hilirisasi Batubara ke DME
Muara Enim, Extranews – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya sudah enam tahun menyampaikan perintah hilirisasi gasifikasi batubara menjadi dimithtyl eter (DME).
Sebab memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan import,import import. Ada yang nyaman dengan import katanya berkali kali. Memang duduk di zona nyaman itu paling enak.
“Udah rutinitas terus, import, import, import. Tidak berpikir bahwa negara dirugikan, rakyat itu dirugikan karena tidak terbuka lapangan pekerjaan,” ungkapkan Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo (Jokowi) pada sambutan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek hilirisasi gasifikasi batubara menjadi dimithtyl eter (DME) di area Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Senin (24/1/2022).
Kedatangan Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Dirut PTBA Ismail Arsal, Chief Executive Officer Air Products Seifi Ghasemi, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, Pj Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar, dan pejabat terkait lainnya baik Sumsel maupun Muara Enim.
Presiden RI Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah berkali-kali menyampaikan mengenai hilirasi, industrialisasi pentingnya mengurangi import. Ini sudah enam tahun yang lalu ia perintahkan, tetapi baru hari ini meskipun dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai alhamdulillah hari ini bisa kita mulai ground breaking proyek hilirisasi batubara menjadi DME.
Dikatakan Jokowi, bahwa Import LPG kita (Indonesia, red) sangat besar, mungkin sekitar Rp80-an triliun dari kebutuhan sekitar Rp100-an triliun. Import Rp80 triliunan tersebut itupun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali subsidinya sekitar Rp60-70 triliun.
“Pertanyaan saya apakah ini akan kita terus-teruskan ? Import terus ? Yang untung negara lain,” tegasnya.
Dikatakan Jokowi, dengan import terus yang akan terbuka lapangan kerja juga negara lain, padahal kita memiliki, bahan bakunya kita memiliki roll materialnya yaitu batubara yang dirubah jadi DME yang hampir mirip dengan LPG. Dan tadi saya juga sudah sempat lihat bagaimana api dari DME untuk memasak dan api dari LPG untuk memasak, dan hasilnya sama saja.
Jika ini dilakukan di Bukit Asam yang bekerjasama dengan Pertamina dari Air Product, nantinya jika sudah berproduksi bisa mengurangi subsidi dari APBN sekitar Rp7 triliun. Kalau semua LPG nanti di stop dan semuanya pindah ke DME, subsidi sebesar Rp67 triliun bisa dihemat dan itu bisa membantu kinerja APBN.Selain, kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita.
Bayangkan tadi, lanjut Jokowi, yang disampaikan menteri investasi akan membuka lapangan pekerjaan sekitar 11 ribu- 12 ribu di sini. Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini, akan ada sekitar 70 ribu lapangan pekerjaan yang akan tercipta.
“Itu yang langsung dan tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat, inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus. Tadi juga sebelum masuk ke sini saya kumpulkan, semua yang berkaitan dengan ini, untuk memastikan bahwa ini proyek ini selesai selama 30 bulan sesuai yang disampaikan oleh Air Product dan Menteri,” katanya.
Jangan ada mundur-mundur lagi. Diharapkan nanti setelah di sini, dimulai lagi di tempat lain, karena ini (PTBA) hanya bisa mensuplai Sumsel dan sekitarnya sekitar 6 jutaan KK (kepala keluarga). Karena kita memiliki deposit batubara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini sangat kecil sekali.
Sementara itu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa hilirisasi DME ini sudah dilakukan sejak tahun 2020 oleh Menteri BUMN Erick Tohir sudah melakukan inisiasi dengan Pertamina ke Amerika. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pembahasan tekhnis dengan Menteri ESDM Arifin, tetapi barang ini belum bergerak. Dan semenjak dirinya dilantik menjadi Menteri Investasi tugas pertamanya adalah bagaimana menyelesaikan hilirisasi. Kemudian ketika di Dubai akhir bulan November melakukan penandatanganam MoU Air Product sebesar 15 miliar US yang bekerjasama dengan PTBA dan Pertamina dengan wilayah kerjanya di Sumsel.
Untuk realisasi inventasi ini sebesar Rp33 triliun dengan waktu seharusnya 36 bulan, namun kami rapatkan lagi dengan air product menjadi 30 bulan. Dan investasi ini seluruhnya dari Amerika bukan dari Korea, bukan dari Jepang dan bukan juga dari China. Jadi sekaligus penyampaian bahwa tidak benar jika ada pemahaman bahwa negara ini hanya focus investasi ini dalam satu negara ini buktinya kita buat perimbangan yakni Amerika investasi cukup besar setelah PT Frerport yang terbesar tahun ini.
Pekerjaan ini menghasilkan lapangan pekerjaan sekitar 12-13 ribu dari kontruksi yang dilakukan Air Product. Kemudian sekitar 11-12 ribu dibagian hilir oleh Pertamina, ditambah lagi begitu eksisting berproduksi lapangan pekerjaan yang tetap sekitar 3 ribu yang sifatnya langsung. Namun untuk yang tidak langsung seperti kontraktor, Sub kontraktor, Multiplier effect bisa 3-4 kali lipat dari yang ada.
Lanjutnya, terpenting adalah hasil output daripada gasifikasi ini untuk mengurangi import kita yang rata-rata 1 tahun sebesar 6-7 juta ton. Subsidi kita cukup besar dari hasil perhitungan kami setiap 1 juta ton hiliriasi kita bisa melakukan efisiensi sekitar Rp6-7 triliun, jadi tidak alasan lagi untuk kita tidak mendukung program hilirasi untuk melahirkan subtitusi impor. Program ini, kata dia, terlaksana karena adanya kerjasama yang apik antara Menteri BUMN, ESDM, Manivest dan kementrian tehnis serta pihak-pihak terkait sehingga tidak ada lagi curiga-curigai dan transfaran karena BPKP akan memeriksa kami semua.
“Jadi pak Presiden jika ada informasi yang aneh-aneh biarlah BPKP yang akan bertanggungjawab menyampaikan laporan resminya. Di negara ini cuma BPK dan BPKP, kalau konsultan asing tergantung persepsi yang dibangun dan yang meminta juag. Kalu BPK atau BPKP pasti akan takut dengan Presiden,” katanya. [NH]
