Evaluasi KBK OKI Dorong Layanan JKN LebihCepat dan Tepat Sasaran
Ogan Komering Ilir — Layanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) diarahkan untuk semakin responsif melalui strategi jemputbola, mulai dari penguatan pencatatan layanan hinggapemanfaatan telepon dan WhatsApp untuk memantau kondisipasien secara berkala. Langkah ini disampaikan dalamPertemuan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) KapitasiBerbasis Kinerja (KBK) dan review utilisasi Triwulan I 2026.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kendala lapangan diuraisekaligus dicarikan solusi konkret agar pelayanan lebihberdampak bagi peserta JKN.
Dian Anjar Sari dari Puskesmas Muara Burnaimengungkapkan, layanan yang sudah diberikan kerap belumtercatat optimal karena peserta tidak membawa Kartu identitassaat berobat. “Pelayanan sudah kami lakukan, tetapi tidak bisadientry sebagai kontak sehat atau sakit karena identitas tidaklengkap. Ini berpengaruh pada capaian KBK,” ujarnya.
Menjawab hal tersebut, BPJS Kesehatan menekankanpentingnya pengelolaan data yang lebih aktif dan terarah. “Petugas bisa memanfaatkan aplikasi P-Care untuk melihatjumlah peserta Prolanis secara real time, lalu langsungditindaklanjuti. Kontak dengan peserta tidak harus tatapmuka, bisa melalui telepon atau WhatsApp, misalnya untukmengingatkan jadwal obat atau menanyakan kondisikesehatan,” jelas Edy Surlis, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palembang.
Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) sendiri merupakan carapembayaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama(FPKTP) dalam Program JKN yang tidak hanya berdasarkanjumlah peserta terdaftar, tetapi juga mempertimbangkankinerja pelayanan yang diberikan kepada peserta.
Kontak peserta (angka kontak), Rasio rujukan non-spesialistik(RRNS) dan Rasio peserta Prolanis terkontrol (RPPT)menjadi indikator utama dalam penilaian KBK.
Edy juga menambahkan, komunikasi sederhana yang terdokumentasi dan dientry ke sistem tetap dihitung sebagailayanan. “Ini yang kita dorong, agar peserta tetap terpantaumeski tidak selalu datang ke fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Edy mengingatkan pentingnya persiapan kegiatan di luargedung. Penanggung jawab kegiatan diminta memastikanpeserta membawa identitas seperti KTP atau KK agar layananyang diberikan dapat langsung tercatat dalam sistem.
Di sisi lain, dr. Eka Sutriama memberikan sharing terkaitcapaian KBK. Ia menyampaikan bahwa komunikasi aktifmenjadi kunci menjaga keterkendalian pasien. “Peserta yang sudah lama terdaftar kami hubungi rutin melalui telepon atauWhatsApp. Bahkan, konsultasi bisa dilakukan kapan saja, sehingga kondisi pasien tetap terpantau,” katanya.
Pengalaman serupa disampaikan Dadang Hanura dariPuskesmas Sirah Pulau Padang yang berhasil menjaga capaianKBK melalui pembentukan tim khusus beranggotakan enamorang. Tim ini bertugas membagi peran, mendata pesertaberisiko, hingga melakukan tindak lanjut secara berkala.
“Kami evaluasi capaian di pertengahan bulan melalui aplikasiP-Care. Dari situ terlihat apa yang kurang, lalu langsung kami kejar dengan menghubungi peserta yang bisa ditangani di faskes kami,” ujar Dadang.
Meski demikian, tantangan edukasi peserta masih ditemui, terutama terkait permintaan rujukan ke rumah sakit yang belum sesuai indikasi medis. Hal ini menjadi perhatianbersama agar pemahaman peserta terhadap alur layanansemakin baik.
Menutup pertemuan, BPJS Kesehatan mendorong setiapFPKTP membentuk tim KBK yang ditetapkan melalui suratkeputusan pimpinan. Dengan pembagian tugas yang jelas, diharapkan pengelolaan layanan semakin fokus dan capaiankinerja dapat meningkat.
Melalui langkah-langkah perbaikan ini, layanan JKN di OKI diharapkan semakin dekat, cepat, dan tepat sasaran—tidakhanya hadir saat peserta datang, tetapi juga aktif menjangkaumereka.
