DPRD PALI Tunjukkan Kepedulian, PPPK Paruh Waktu Dapat Kepastian Kontrak
PALI, Extranews —- Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat kembali ditunjukkan melalui respon cepat terhadap keluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Langkah sigap tersebut memberikan angin segar sekaligus kepastian bagi para tenaga PPPK yang selama ini menantikan kejelasan status kontrak kerja mereka.
Beberapa waktu lalu, sejumlah PPPK Paruh Waktu mendatangi Kantor DPRD PALI untuk menyampaikan aspirasi terkait keberlanjutan kontrak kerja bersama Pemerintah Kabupaten PALI. Aspirasi tersebut langsung mendapat
perhatian serius dari pimpinan DPRD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD PALI H Ubaidillah SH didampingi Wakil Ketua II Firdaus Hasbullah SH bersama jajaran Komisi I. Hadir pula Kepala BKPSDM PALI H Imansyah SE MM, Kepala Dinas Kesehatan, serta perwakilan Dinas Pendidikan guna mencari solusi terbaik atas persoalan yang disampaikan.
Dalam suasana penuh keterbukaan, DPRD PALI berupaya menjembatani harapan para PPPK dengan pemerintah daerah. Hasilnya, pertemuan tersebut membawa kabar menggembirakan.
Ketua DPRD PALI H Ubaidillah SH menyampaikan bahwa kontrak seluruh PPPK Paruh Waktu dipastikan diperpanjang hingga tahun 2026. Keputusan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah daerah dan DPRD terhadap keberlangsungan tenaga kerja yang telah mengabdi di berbagai sektor pelayanan masyarakat.
“Alhamdulillah, pertemuan ini menghasilkan keputusan yang baik. Seluruh PPPK Paruh Waktu dipastikan mendapatkan perpanjangan kontrak tahun 2026,” ungkapnya.
Tak hanya memberikan kepastian jangka pendek, DPRD juga menunjukkan keseriusannya dengan memastikan bahwa penganggaran kontrak PPPK Paruh Waktu untuk tahun 2027 telah mulai dipersiapkan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian agar para tenaga PPPK dapat bekerja lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugas.
Selain itu, DPRD PALI juga membuka harapan terkait peningkatan kesejahteraan pegawai. Penyesuaian penghasilan ke depan akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, dengan harapan pendapatan daerah meningkat sehingga kesejahteraan PPPK juga dapat ikut bertambah.
Mengenai perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu, DPRD menegaskan akan terus mengawal dan mengikuti regulasi dari pemerintah pusat agar peluang peningkatan status dapat terealisasi di masa mendatang.
Langkah responsif DPRD PALI ini pun menuai apresiasi karena dinilai mampu menghadirkan rasa tenang dan kepastian bagi para PPPK Paruh Waktu yang sebelumnya diliputi kekhawatiran mengenai masa depan pekerjaan mereka.advertorial
