Lada Bangka di Tengah Dominasi Timah: Refleksi atas Kinerja Sektor Publik, Oleh : Juantito Muslim,
Mahasiswa Pascasarjana Institut Pahlawan 12
Lada Bangka, yang dikenal secara global melalui indikasi geografis Muntok White Pepper, bukan sekadar komoditas pertanian. Ia merupakan simbol sejarah, identitas daerah, sekaligus sumber penghidupan ribuan petani di Kepulauan Bangka Belitung. Namun dalam satu dekade terakhir, eksistensinya menghadapi tekanan serius: luas lahan menyusut, produktivitas stagnan, dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah cenderung melemah. Dalam perspektif administrasi publik, dinamika ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan kinerja sektor publik dan arah tata kelola pembangunan daerah.
Data BPS menunjukkan bahwa pada awal 2010-an luas lahan lada di Bangka Belitung sempat melampaui 60 ribu hektare. Namun angka tersebut terus menurun akibat alih fungsi lahan, fluktuasi harga global, dan rendahnya regenerasi petani. Ketika harga lada dunia anjlok pada periode 2017–2019, banyak petani beralih komoditas atau mencari pekerjaan di sektor pertambangan timah yang menawarkan pendapatan lebih cepat.
Dominasi sektor timah dalam struktur ekonomi daerah menjadi konteks penting. Sejak era kolonial, timah telah menjadi tulang punggung ekonomi Bangka Belitung. Kontribusinya terhadap PDRB relatif besar dan menjadi sumber penerimaan daerah. Namun karakter sektor ekstraktif berbeda secara fundamental dengan sektor agraris. Timah bersifat tidak terbarukan, sementara lada merupakan komoditas yang dapat dikelola secara berkelanjutan.
Ketergantungan berlebihan pada sektor tambang berisiko menciptakan kerentanan struktural—sebuah fenomena yang dalam literatur ekonomi dikenal sebagai resource curse.
Dalam kerangka teori kinerja sektor publik, Agus Dwiyanto (2006) menekankan bahwa kinerja birokrasi tidak hanya diukur dari aspek efisiensi, tetapi juga efektivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Jika indikator ini digunakan untuk menilai kebijakan pengembangan lada, maka sejumlah catatan kritis muncul.
Pertama, dari aspek efektivitas. Pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program revitalisasi—bantuan bibit unggul, subsidi pupuk, pelatihan budidaya, hingga fasilitasi ekspor. Namun produktivitas lada masih berada pada kisaran 700–900 kilogram per hektare per tahun, relatif stagnan dibandingkan potensi optimal yang bisa melampaui satu ton per hektare. Artinya, terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai. Dalam perspektif Dwiyanto, kondisi ini menunjukkan bahwa outcome kebijakan belum sepenuhnya memenuhi harapan publik, khususnya petani.
Kedua, dari sisi efisiensi. Alokasi anggaran untuk pengembangan lada terus dikucurkan setiap tahun. Namun tanpa indikator kinerja yang terukur—misalnya peningkatan pendapatan petani atau perluasan akses pasar—program berpotensi berhenti pada level administratif. Di sinilah relevansi pemikiran Osborne dan Gaebler (1992) dalam Reinventing Government menjadi penting. Mereka menekankan bahwa pemerintah harus berorientasi pada hasil (mission-driven government) dan mendorong birokrasi yang bersifat wirausaha (entrepreneurial government). Artinya, keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya program, tetapi dari dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, aspek responsivitas. Fluktuasi harga global memengaruhi baik lada maupun timah. Namun petani lada memiliki posisi tawar lebih lemah dibanding pelaku industri tambang. Ketergantungan pada tengkulak menunjukkan belum optimalnya intervensi kebijakan dalam membangun kelembagaan ekonomi petani. Dalam perspektif governance, pemerintah seharusnya berperan sebagai fasilitator yang membangun jejaring antara petani, koperasi, eksportir, dan lembaga keuangan.
Pendekatan ini sejalan dengan konsep collaborative governance, di mana negara, pasar, dan masyarakat sipil bekerja secara sinergis.
Keempat, akuntabilitas dan transparansi. Status indikasi geografis Muntok White Pepper seharusnya menjadi instrumen premium pricing. Namun nilai tambah tersebut hanya akan optimal jika didukung sistem sertifikasi mutu dan traceability yang transparan. Prinsip good governance—yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum—menjadi fondasi penting dalam menjaga reputasi global komoditas ini.
Dimensi keberlanjutan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pertambangan timah. Aktivitas tambang yang tidak terkendali berpotensi merusak kualitas tanah dan sumber air, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas pertanian. Dengan demikian, kebijakan sektor pertambangan dan pertanian tidak dapat dirumuskan secara terpisah. Perencanaan pembangunan harus berbasis integrasi dan keberlanjutan, bukan sektoral dan jangka pendek.
Dalam konteks ini, revitalisasi lada Bangka perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi daerah. Diversifikasi ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Pemerintah daerah perlu mengembangkan pendekatan berbasis data, memperkuat riset pertanian, mendorong hilirisasi produk, serta membangun ekosistem tata niaga yang lebih adil bagi petani.
Sebagaimana ditegaskan Osborne dan Gaebler, pemerintah yang efektif adalah pemerintah yang mampu “mengemudikan, bukan sekadar mendayung”— mengatur arah dan menciptakan sistem yang memungkinkan masyarakat berkembang. Sementara itu, Dwiyanto mengingatkan bahwa legitimasi birokrasi
terletak pada kemampuannya memenuhi kebutuhan publik secara responsif dan akuntabel.
Lada Bangka dan timah merepresentasikan dua paradigma pembangunan: ekonomi terbarukan dan ekonomi ekstraktif. Tantangan utama Bangka Belitung bukan memilih salah satu, melainkan memastikan keduanya dikelola dalam kerangka tata kelola yang efektif, efisien, responsif, dan berkelanjutan.
Analisis menunjukkan bahwa revitalisasi lada masih menghadapi kesenjangan implementasi, sementara dominasi timah menciptakan ketergantungan struktural. Transformasi kinerja sektor publik berbasis outcome dan diversifikasi ekonomi menjadi kunci menuju pembangunan daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Lada Bangka dan timah adalah dua wajah sejarah Bangka Belitung.
Tantangan ke depan bukan memilih salah satunya, melainkan memastikan bahwa keduanya dikelola dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, responsif, dan berkelanjutan. Jika transformasi kinerja sektor publik benar-benar diwujudkan, lada Bangka tidak hanya akan bertahan sebagai warisan sejarah, tetapi juga bangkit sebagai pilar ekonomi daerah yang tangguh dan berdaya saing@
