ExtraNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP 26 UNFCCC) di Glasgow, Skotlandia, United Kingdom. Jokowi dan rombongan sudah mendarat di Bandara Internasional Glasgow Prestwick di Glasgow, Skotlandia, pada Minggu (31/10/2021), sekitar pukul 21.40 waktu setempat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), Helda Khasmy juga turut hadir dalam acara tersebut.
Dalam siaran pers yang dikirimkan kepada Suara.com, Kamis (4/11/2021), Helda menyebutkan jika “Setelah melaporkan apa yang sudah dicapai selama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo dengan tidak tahu malu mempertanyakan ‘janji’ negera industri kapitalis.”
Janji negara industri kapitalis yang dimaksud Helda adalah negara maju untuk memberikan dana dan transfer teknologi kepada Indonesia untuk mengurangi pemanasan global. Kemudian, menangani dampak dan mencegah perubahan iklim yang lebih buruk.
“Padahal sejak zaman Suharto istilah ‘transfer teknologi’ hampir setiap hari kita dengar tetapi tidak pernah terjadi,” papar Helda.
Helda yang juga merupakan Ketua International League of People’s Struggle (ILPS) Indonesia menyampaikan, rezim Orba Suharto memang begitu banyak membikin kompleks industrial, namun, tidak ada juga transfer teknologi.
“Sekarang kata yang sama tetap menjadi ‘jimat’ penguasa Indonesia sebagai alasan pembenar utang luar negeri dan investasi asing,” tegas Helda.
Helda menyampaikan, perubahan iklim ancaman yang begitu nyata bagi dunia, khususnya bagi rakyat yang bergantung sepenunya pada alam dan mengandalkan sistem pertanian tradisional.
Dalam pandangan Seruni, hal itu jelas merupakan penindasan dan penghisapan kaum imperialis dengan instrumen negara dan korporasinya, dengan bantuan kaki tangannya di Indonesia adalah penyebabnya.
Perubahan iklim, kata Helda, adalah tanggung jawab para penindas dan penghisap — imperialis dan kaki tangannya. Dalam konteks ini, Helda menyebut jika Indonesia mengalami krisis kronis dalam hubungan luar negeri karena statusnya sebagai “Setengah Feodal dan Setengah Jajahan” — meskipun tidak diakui oleh pemerintah Presiden Jokowi.
