Zulkifli melanjutkan, pada saat yang sama PLN harus memastikan pasokan listrik yang terjangkau dan aman. Pasalnya, Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik per orang saat ini hanya 15 persen dari rata-rata negara G20.
Sebagai perusahaan utilitas energi terbesar di Indonesia, PLN bercita-cita untuk memimpin transisi energi dan berkontribusi pada komitmen pemerintah untuk pembangunan rendah karbon dan menahan perubahan iklim.
Oleh karena itu, PLN telah membuat rencana pengembangan energi ramah lingkungan, dengan menambah kapasitas pasokan listrik hampir 21 Gigawatt (GW) berasal dari energi baru terbarukan (EBT) pada 2030.
Sejalan dengan rencana tersebut, PLN akan menghentikan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil dengan perencanaan yang matang dan komprehensif.
“Dalam jangka panjang, kami menargetkan emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat,” tuturnya.
Menurut Zulkifli, untuk mencapai target tersebut PLN tidak bisa melakukannya sendirian, dibutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Sebab PLN harus menginvestasikan lebih dari USD 500 miliar selama 40 tahun ke depan, sehingga membutuhkan akses ke pembiayaan hijau, hibah pembangunan, dan dukungan G2G.
“Kami membutuhkan subsidi atau kompensasi untuk menghindari membebankan biaya tambahan kepada pelanggan. Kami juga membutuhkan dukungan dalam berbagi teknologi dan kemitraan dengan para pemimpin dalam pemanfaatan hidrogen dan penangkapan karbon. Serta dukungan kebijakan untuk mempercepat peralihan kendaraan listrik,” paparnya.
