PERAN NYATA APBN KITA
Oleh : Hasbi Jusuma Leo*
Analis Perbendaharaan Negara
Pada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
APBN berperan nyata dalam memulihkan ekonomi sumsel. Hal ini ditunjukkan melalui kontribusinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumsel. Sektor Konsumsi Pemerintah berkontribusi 6,65 % dari pertumbuhan PDRB Sumatera Selatanpada triwulan II 2021. Demikian juga Sektor Administrasi Pemerintah dengan kontribusi sebesar 14,21 %.
Ekonomi Sumatera Selatan triwulan II 2021 terhadap triwulan II 2020 (Y on Y) meningkat sebesar 5,71 persen. Dan bila dibandingkan triwulan sebelumnnya (q to q) juga meningkat sebesar 4,35 persen. Hal tersebut terungkap dalam publikasi pers data dan kinerja APBN oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan pada Senin, 04/10/2021.
Realisasi APBN per 30 Agustus 2021 tercatat sebesar Rp11,3 triliun. Realisasi ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp8,2 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp3,06 triliun.
Belanja pemerintah pusat dari jenis belanja barang terealisasi Rp2,9 triliun. Naik 11,18% dari tahun lalu. Kenaikan ini dipengaruhi akselerasi Program PEN. Belanja barang ini diantaranya berupa pembangunan rumah susun di Kabupaten OKU Timur, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada tiga juta siswa dengan nilai Rp1,19T, dan belanja barang dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 138 M.
Adapun dari jenis belanja modal terealisasi Rp1,97 triliun. Realisasi ini lebih tinggi 31,54% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan realisasi belanja modal yang signifikan ini dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar atau konektivitas lanjutan pada tahun 2020. Ditambah belanja pengadaan peralatan.
Belanja modal ini antara lain berupa pembangunan bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan, pembangunan Jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Palembang, dan pembangunan gedung kuliah dan hotel praktek Politeknik Pariwisata. Lalu pembangunan gedung laboratorium Politeknik Sriwijaya, pembangunan jembatan Paiker Ponton, pembangunan jalur kereta api lintas Lahat-Lubuklinggau, revitalisasi drainase jalan, serta pengendalian banjir Sungai Lambidaro Sekanak di Kota Palembang.
Data realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sumatera Selatan per 24 September 2021 tercatat sebesar Rp9,36 triliun. Realisasi ini terdiri dari klaster Kesehatan Rp1,1 triliun, Perlindungan Sosial Rp2,85 triliun, Dukungan UMKM dan Korporasi Rp2,7 triliun, dan Program Prioritas Rp797 milyar.
Realisasi klaster Kesehatan Rp1,1 triliun berupa penggunaan untuk rumah sakit darurat Asrama Haji Sumsel, pembagian paket obat, biaya perawatan untuk 9.952 pasien, dan insentif tenaga kesehatan untuk 26.541 personil. Kemudian digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19, dan penggunaan spesifik anggaran (earmark ) 8% untuk penanganan Covid-19 dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) dari TKDD Sumatera Selatan.
Realiasi dari klaster Perlindungan Sosial sebesar Rp2,85 triliun. Realisasi pada klaster ini digunakan untuk membiayai Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 321.760 keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 424.954 KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 220.823 KPM, dan Kartu Pra Kerja untuk 145.884 orang.
Lalu digunakan juga untuk membiayai bantuan kuota internet untuk 817.072 penerima, subsidi listrik untuk 1,2 juta pelanggan, bantuan beras untuk 28,8 juta KPM, dan Bantuan Tunai Pelaku Usaha PKL Polri sebesar Rp210 juta.
Program PEN pada klaster Program Prioritas terealisasi sebesar Rp797 milyar. Belanja ini digunakan untuk membiayai Program Padat Karya pada beberapa Kementerian/Lembaga yang menyerap 48.784 tenaga kerja. Antara lain terselenggara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp501,5 milyar dengan 32.227 tenaga kerja, Kementerian Perhubungan sebesar Rp175,29 milyar dengan 522 tenaga kerja, Kementerian Pertanian sebesar Rp43,6 milyar dengan 14.433 tenaga kerja, dan Kementerian ESDM sebesar Rp6,72 milyar dengan 602 tenaga kerja.
Dan terakhir Dukungan UMKM dan Korporasi terealisasi Rp2,7 triliun berupa pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) kepada 388.063 pelaku usaha. Dan penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sebesar Rp2,2 triliun yang tersalur kepada 16.975 debitur.
Peran APBN ini akan terus diperkuat dalam memastikan pemulihan ekonomi. Itu karena APBN adalah uang rakyat. Maka harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Tapi kita juga perlu ikut serta mewujudkan cita-cita itu. Wujudnya dengan berperan aktif mengikuti program vaksinasi Covid-19 dan mematuhi protokol kesehatan.
*Analis Perbendaharaan Negara
Pada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan