Pemprov Sulsel dan Pertamina Perkuat Pengawasan BBM Subsidi, Sasar Tepat Nelayan dan Petani
MAKASSAR,Extranews – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperketat pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, melibatkan aparat penegak hukum, regulator energi, hingga perwakilan pelaku usaha.
Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika di lapangan, khususnya terkait penggunaan surat rekomendasi BBM subsidi bagi sektor nelayan dan petani. Pemerintah daerah menilai masih terdapat perbedaan pemahaman dalam proses penerbitan rekomendasi, termasuk penyesuaian volume BBM dengan kapasitas usaha maupun alat produksi yang digunakan.
Dalam forum tersebut, para pemangku kepentingan menyepakati pentingnya penyelarasan regulasi serta penguatan mekanisme pengawasan. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan aktif aparat penegak hukum hingga tingkat lokal untuk melakukan monitoring langsung guna mencegah potensi penyimpangan distribusi.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menegaskan bahwa koordinasi ini merupakan langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola energi bersubsidi.
“Forum ini membahas secara komprehensif aturan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya melalui mekanisme surat rekomendasi. Tujuannya memastikan sistem yang ada terus disempurnakan agar distribusi benar-benar tepat sasaran, terutama bagi petani dan nelayan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjamin transparansi dan keadilan distribusi energi.
“Dengan pemahaman yang sama antara pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum, pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan potensi penyimpangan bisa diminimalkan,” katanya.
Pertamina memastikan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah sekaligus menjaga keandalan distribusi energi di wilayah Sulawesi. Upaya penguatan tata kelola ini diharapkan mampu memberikan kepastian layanan bagi masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengawasan.
Masyarakat juga diimbau berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM subsidi. Jika menemukan indikasi penyimpangan, laporan dapat disampaikan melalui layanan resmi Pertamina Call Center (PCC) 135.
