Pasang Iklan Murah Meriah

Pemerintah Pasrah Data Hilang Imbas PDN Diserang Ransomware, Pakar Telematika Roy Suryo Desak Budi Arie Mundur

Pemerintah Pasrah Data Hilang Imbas PDN Diserang Ransomware, Pakar Telematika Roy Suryo Desak Budi Arie Mundur

JAKARTA, ExtraNews – Pakar telematika, Roy Suryo buka suara usai pemerintah pasrah dengan hilangnya data yang berada di Pusat Data Nasional (PDN) hilang usai diretas lewat serangan ransomware.

Roy Suryo mengatakan segala sengkarut masalah peretasan terhadap PDN adalah tanggung jawab Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Sehingga, sambungnya, jika Budi Arie merasa tidak mampu mengemban tanggung jawab, maka harus mundur.

Apabila mundur, Roy Suryo menganggap Budi Arie tidak membebani kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau memang tidak mampu dan pemerintah sudah menyerah terhadap peretasan ini, ya mundur. Orang yang paling bertanggung jawab di sini, ya Menteri Komunikasi dan Informatika, Saudara Budi Arie.”

BACA JUGA INI:   Ayo Lindungi Data Pribadi Kita

“Anda kalau memang tidak mampu, ya mundur. Serahkan tanggung jawab itu ke Presiden sehingga Anda tidak membebani karena tidak proper dan tak sanggup menjalani ini,” katanya dalam sebuah video yang diterima Tribunnews.com, Kamis (27/6/2024).

Lebih lanjut, Roy Suryo juga mengkritisi sikap pemerintah yang menurutnya terlalu menyepelekan peristiwa peretasan PDN ini.

Dia mengungkapkan, meski data yang masih ada back up sudah diamankan, tetapi dia mengatakan bahwa itu bukan lah jaminan.

Roy menduga data-data yang sudah diambil dari peretasan terhadap PDN sudah digunakan peretas atau hacker untuk kepentingan tertentu.

Bahkan, sambungnya, peretas bisa masuk ke jaringan dan memengaruhi PDN lainnya yang berada di beberapa lokasi.

BACA JUGA INI:   Pimpinan MPR Apresiasi Konsistensi Jenderal Dudung Jalankan Tugas dan Miliki Kedekatan dengan Ulama

“Peretas pasti sudah memanfaatkan lebih jauh. Dia pasti sudah mengenkripsi data, berarti sebelumnya dia bisa masuk ke jaringan di Pusat Data Nasional itu dan 282 layanan pemerintah yang tergabung di situ, pasti sebelum dienkripsi, pasti sudah dikopi semuanya,” tuturnya.

Di sisi lain, Roy tetap mendukung upaya pemerintah yang tidak menyanggupi tuntutan pembayaran 8 juta dolar AS atau Rp 131 miliar yang diminta oleh peretas.

BACA JUGA INI:   Ngeri! Terungkap PDNS Ternyata tak Punya Back Up, BSSN Akui Data tak Selamat Usai Diserang Hacker