Sebelumnya, pihak Malaysia sendiri sudah mengusulkan sejumlah skema perubahan kepada pemerintah Singapura, terutama terkait desain stasiun, struktur proyek, dan memajukan penyelesaian proyek dua tahun lebih cepat.
Menurut pemerintah Malaysia, dengan proyek HSR yang dipercepat, akan mengurangi dampak negatif dari kemerosotan ekonomi selama pandemi.
Menteri Ekonomi Malaysia Mustapa Mohamed dalam pernyataan terpisah, mengatakan kalau pemerintah Kuala Lumpur juga ingin memungkinkan opsi pembiayaan yang lebih fleksibel, termasuk pembayaran yang ditangguhkan dan kemitraan publik-swasta.
Berusaha dibatalkan Mahathir
Proyek HSR kedua negara sempat jadi polemik di Malaysia. Di era Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang sudah mengundurkan diri pada Februari 2020 lalu, berusaha untuk membatalkan kesepakatan HSR.
Alasan Mahathir saat itu, Malaysia masih harus bergulat dengan utang yang menggunung. Pemerintah Malaysia masih terbebani pembayaran utang sebesar lebih dari 1 triliun ringgit atau sekitar 249 miliar dollar AS.
Mahathir berujar, Malaysia harus membayar biaya 110 miliar ringgit untuk membiayai proyek HSR. Biaya yang harus dikeluarkan Malaysia lebih besar karena lebih banyak lintasan kereta cepat berada di negaranya. Sementara keuntungan untuk Malaysia dinilai kurang sepadan.
“Kedua negara akan mematuhi kewajiban masing-masing, dan sekarang akan melanjutkan tindakan yang diperlukan, akibat penghentian Perjanjian HSR ini,” kata pernyataan bersama kedua negara tersebut.
Malaysia Enggan Pakai Uang APBN
Mengutip Reuters, pada Juli 2023 lalu, pemerintah Malaysia menyatakan tengah mencari pihak swasta yang tertarik melanjutkan pembangunan proyek kereta cepat antara Kuala Lumpur dengan Singapura yang sempat mangkrak.
Sebelumnya, Malaysia enggan menggunakan uang negara guna mendanai investasi pembangunan HSR karena akan memberatkan APBN mereka.
Sebagai informasi saja, proyek kereta cepat di Negeri Jiran berada di bawah MyHSR Corp, perusahaan BUMN Malaysia milik Kementerian Keuangan.
Perusahaan ini sudah membuka penawaran kepada siapa saja investor swasta yang berminat membangun kereta cepat dengan model kemitraan publik-swasta.
Pemerintah Malaysia sendiri ingin kereta cepat sepenuhnya didanai investor. Di mana perusahaan-perusahaan dari China, Jepang, Korea Selatan, dan Eropa juga telah menyatakan minatnya pada kontrak untuk membangun, mengoperasikan, dan membiayai proyek tersebut.
“(Proses tersebut) menandai inisiatif pemerintah untuk mengaktifkan kembali proyek kereta cepat, caranya melalui mekanisme pendanaan baru dan model implementasi dalam upaya untuk lebih meningkatkan infrastruktur transportasi kereta api dan memperkuat perekonomian nasional,” tulis MyHSR Corp dalam keterangan resminya. (*)
