MUARA ENIM-SUMSEL, ExtraNews – Dalam upaya mendukung program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu), Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan fokus menuntaskan kemiskinan dan kawasan kumuh.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim Emran Tabrani mengatakan persoalan penanggulangan kumuh dan kemiskinan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan Kabupaten Muara Enim. “Permukiman kumuh dan kemiskinan jadi prioritas pembangunan untuk diintervesi dengan cepat sesuai target dalam rencana pembangunan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten,”kata Emran saat membuka langsung Diskusi Tematik 1 Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), di Ruang Rapat Pangripta Nusantara, Kantor Bappeda Muara Enim, Senin (1/11/2021).
Adapun dalam kegiatan diskusi tersebut diikuti oleh 65 orang peserta. Turut hadir dalam diskusi tersebut, Team Leader Oc-4 Program Kotaku Prov. Sumatera Selatan (virtual), para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Muara Enim yang tergabung dalam kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kabupaten Muara Enim.
Menurut Emran, dukungan Pemerintah Daerah terhadap penanganan kumuh di Kabupaten Muara Enim diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim.
Dijelaskan Emran, Diskusi tematik KotaKu sangat penting untuk dilakukan agar secara bersama-sama kita dapat membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Secara khusus dalam hal ini masalah penanggulangan kumuh dan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim.
Untuk itu, Sekda memaparkan melalui Program Kotaku ini diharapkan adanya peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan. “Tentunya hal ini agar terwujud permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,”jelasnya.
Lebih lanjut, Pj Sekda mengintruksikan masing-masing Perangkat Daerah teknis yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Agar penanggulangan kumuh dan kemiskinan tetap menjadi fokus utama karena kebijakan penanggulangan kumuh ini merupakan pekerjaan rumah bersama. “Tentu tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan,”pungkasnya. [NH]
