Pasang Iklan Murah Meriah

Minus PDIP dan Gerindra, Tujuh Elite Parpol Parlemen Berkumpul Tolak Sistem Proporsional Tertutup

Minus PDIP dan Gerindra, Tujuh Elite Parpol Parlemen Berkumpul Tolak Sistem Proporsional Tertutup

JAKARTA, ExtraNews – Tujuh elite partai politik mengadakan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023), dalam rangka silaturahmi di awal tahun 2023.

Pertemuan itu juga rencananya untuk menyatakan sikap penolakan terhadap wacana sistem proporsional tertutup.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, para elite yang hadir yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAM Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Kemudian Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

BACA JUGA INI:   Bareng Sejumlah Tokoh Ormas Islam, Din Syamsuddin Kompak Dukung Anies-Cak Imin

Sementara itu, elite Partai Gerindra belum terlihat di lokasi.

Sedangkan PDIP tak hadir dalam agenda tersebut karena memang mendorong sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyebut ada kemungkinan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.

Hasyim mengatakan aturan terkait sistem pemilihan sedang disidangkan di MK.

Sistem pemilu proporsional tertutup memungkinkan pemilih dalam pemilu legislatif hanya memilih partai, dan bukan calon legislatif.

Sistem itu berbeda dengan proporsional terbuka yang saat ini berlaku, di mana masyarakat bisa memilih para kandidat calon legislatif.

Jika sistem proporsional tertutup berlaku, surat suara hanya akan berisi nama, nomor urut, dan logo partai.

BACA JUGA INI:   Saksi Timnas AMIN pada Sidang Sengketa Pipres 2024 Sebut Oknum Polisi Datangi Kepala Desa: Kalau Mau Aman, 02 Harus Menang

Sementara, partai politik yang menang dan mendapat jatah kursi, berhak menentukan orang yang akan duduk di kursi parlemen itu.

Sistem proporsional tertutup dipakai pada Pemilu 1955, sepanjang Orde Baru, dan terakhir pada Pemilu 1999.

Perubahan dilakukan dengan menerapkan sistem proporsional terbuka mulai Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019. [*tribunnews]

BACA JUGA INI:   Ganjar Pranowo Silaturahmi ke Gus Baha, Warganet Nyeletuk: Coba Tanya Hukum Nonton B*kep dalam Ajaran Islam?