MBG di Sulbar Disorot: Puluhan SPPG Beroperasi, Sertifikat Higiene Masih Minim
MAMUJU, Extranews – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat kembali menjadi sorotan tajam. Badan Gizi Nasional (BGN) Sulbar didesak segera menuntaskan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Tanpa sertifikat tersebut, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak dinilai berpotensi mengabaikan aspek kesehatan lingkungan dan keamanan pangan.
Saat ini, tercatat 88 SPPG telah beroperasi dari target 189 SPPG di Sulawesi Barat. Namun, keberadaan SLHS sebagai dokumen resmi penjamin keamanan dan higienitas makanan belum sepenuhnya dimiliki seluruh SPPG. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa implementasi MBG lebih menitikberatkan pencapaian target kuantitas, sementara standar sanitasi belum menjadi prioritas utama.
Isu ini mengemuka dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Sulawesi Barat pada 4 Desember 2025. DPRD Sulbar memberikan sejumlah rekomendasi tegas kepada BGN Sulbar, salah satunya percepatan penerbitan SLHS bagi seluruh SPPG. DPRD menilai, keberlanjutan dan kredibilitas Program MBG sangat bergantung pada pemenuhan standar higiene dan sanitasi.
Sekretaris Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Sulawesi Barat, Irfan Atjo, SKM., M.Kes, menegaskan bahwa ketiadaan SLHS berpotensi melahirkan persoalan kesehatan baru.
“Makanan bergizi tidak akan memberi manfaat maksimal jika diolah dan disajikan tanpa standar sanitasi yang jelas. SLHS itu bukan formalitas, melainkan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Jika SPPG sudah beroperasi tapi belum memiliki SLHS, ini alarm serius,” tegas Irfan.
Ia juga menyoroti minimnya pelibatan tenaga sanitarian dalam pelaksanaan MBG di Sulawesi Barat. Menurutnya, sanitasi dan kesehatan lingkungan seharusnya menjadi bagian inti program, bukan sekadar pelengkap administratif.
“Sanitarian hampir tidak dilibatkan secara sistematis dalam pengawasan SPPG. Padahal risiko sanitasi, air bersih, pengelolaan limbah, dan higiene pangan itu nyata. Ini menunjukkan aspek kesehatan lingkungan belum benar-benar diperhatikan,” tambahnya.
HAKLI Sulbar juga mendorong transparansi dari BGN Sulbar. Jika seluruh SPPG telah memiliki SLHS, maka status kepemilikan sertifikat tersebut perlu diumumkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
“Kalau SLHS sudah ada, publikkan. Masyarakat berhak tahu bahwa makanan yang dikonsumsi anak-anak mereka aman dan layak. Jika belum, harus jujur dan segera diperbaiki,” ujarnya.
Sementara itu, BGN Sulbar memberikan klarifikasi. Koordinator Makan Bergizi Gratis (MBG) BGN Regional Sulawesi Barat, Firazh Ahmadila, menegaskan bahwa seluruh SPPG di Sulbar bukan tidak mengurus SLHS, melainkan sedang dalam proses pengurusan.
“Bukan belum memiliki sertifikat higiene, tapi semua SPPG di Sulawesi Barat sudah mengurus sertifikat SLHS,” ujar Firazh saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (18/12/2025).
Ia menjelaskan, terdapat empat persyaratan utama yang harus dipenuhi SPPG untuk memperoleh SLHS, yakni inspeksi kesehatan lingkungan, sertifikasi penjamah makanan, sertifikat kualitas air, serta sertifikat hasil pengujian sederhana makanan.
“Saat ini ada tiga SPPG di Kabupaten Majene yang telah memiliki sertifikat SLHS. Sementara yang lain masih dalam proses pengurusan,” jelasnya.
Firazh menambahkan, BGN Sulbar telah mewajibkan seluruh SPPG yang beroperasi untuk mengurus SLHS melalui dinas kesehatan kabupaten dan kota setempat.
“Kami sudah meminta semua SPPG yang bertugas untuk wajib mengurus SLHS di dinas kesehatan daerah masing-masing,” tuturnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar negara untuk masa depan generasi muda. Namun tanpa jaminan higiene dan sanitasi yang ketat, program ini berisiko kehilangan esensi kesehatan masyarakat yang menjadi tujuan utamanya. Percepatan penerbitan SLHS serta penguatan pengawasan sanitasi kini menjadi pekerjaan rumah mendesak bagi BGN Sulbar, agar MBG tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar aman, berkualitas, dan berpihak pada kesehatan anak-anak.
