Pasang Iklan Murah Meriah

Kritik Kepala BPOM, Saleh: Punya Orang Lain Dipermudah, Milik Anak Bangsa Dipersulit

Kritik Kepala BPOM, Saleh: Punya Orang Lain Dipermudah, Milik Anak Bangsa Dipersulit
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay

JAKARTA, ExtraNews – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menagih janji Kepala BPOM Penny Lukito tentang izin edar Vaksin Merah Putih.

Menurut Saleh, Penny Lukito pernah berjanji bahwa emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin karya anak bangsa itu keluar pada akhir 2021.

“Cuma sekarang dari bau-baunya tidak ada. Dari penjelasan ibu, masih ada uji klinis,” kata Saleh Partaonan Daulay saat rapat kerja Komisi IX DPR dengan BPOM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Saleh heran EUA untuk Vaksin Merah Putih sulit keluar dari BPOM.

Di sisi lain, vaksin impor yang dipakai menanggulangi pandemi Covid-19 mudah turun.

BACA JUGA INI:   Apa Itu MKEK IDI, Lembaga yang Pecat Mantan Menteri Terawan dari Keanggotaan Organisasi Profesi Dokter?

“Punya orang lain dipermudah, punya kita sendiri dipersulit. Makanya, Vaksin Merah Putih enggak lahir-lahir,” tutur Saleh.

Menurut dia, pengadaan vaksin demi menanggulangi pandemi Covid-19 masih berbasis impor.

Saleh bahkan mendengar anggaran pengadaan vaksin impor Rp 70 triliun selama setahun.

“Jika pandemi berlanjut dan kita impor vaksin ini, maka ketahanan kita sebagai bangsa dari sisi pembiayaan akan tidak menguntungkan,” ungkap dia.

Ketua Fraksi PAN di DPR itu menyebut Indonesia perlu mandiri membuat vaksin.

Dukungan terhadap pembuatan Vaksin Merah Putih dan Nusantara yang merupakan karya anak bangsa perlu ditunjukkan.

Toh, kata Saleh, vaksin buatan anak bangsa sudah diakui negara asing. Misalnya, Pemerintah Turki menurut beberapa media berencana membeli vaksin Nusantara.

BACA JUGA INI:   BPJS Kesehatan Lakukan Penandatanganan PBPU Kolektif Pensiunan BUMN bersama 4 BUMN Wilayah Kerja KC Palembang

“Vaksin itu katanya mau dipesan Turki sebanyak 5,9 juta dosis,” tutur wakil ketua Mahkamah Kehoramatan DPR RI itu. (jpnn)