KPPU melihat kebijakan saat ini tidakmemberikan perubahan yang signifikan dalam kebijakanjargas, sementara subsidi LPG akan terus membebanianggaran negara ke depan.
Jakarta, Extranews —- Ketua Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU), M Fanshurullah Asa mengungkapkan bahwa keberadaan jaringan gas (jargas) kota akan menjadi solusi terbaik untukmenggantikan subsidi dan biaya dikeluarkan pemerintahuntuk mendistribusikan gas LPG yang mencapai Rp 830 triliun.
KPPU melihat kebijakan saat ini tidakmemberikan perubahan yang signifikan dalam kebijakanjargas, sementara subsidi LPG akan terus membebanianggaran negara ke depan.
Untuk itu, gunamenghemat anggaran Pemerintah, Ketua KPPU akanmendorong pemerintahan yang baru untuk beranimenempuh langkah peralihan subsidi gas LPG 3Kgkepada pembangunan jargas kota, dan secara bertahapmengurangi alokasi subsidi untuk wilayah yang akandibangun jaringan gas tersebut. Hal ini disampaikanKetua KPPU dalam kegiatan diskusi dengan media terkait Kinerja 100 Hari Anggota KPPU Periode 2024-2029 yang dilaksanakan pada 3 Juli 2024.
“Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalammengambil langkah strategis untuk mengganti subsidigas LPG menjadi perluasan jaringan gas kota demimenghemat APBN, karena penggunaan subsidi saat initidak tepat sasaran”, tegas Ifan, panggilan akrab KetuaKPPU.
Sebagai informasi, pengembangan jargas termasukdalam Program Strategis Nasional (PSN) mengacu pada Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018. Pengembangan jargas juga masuk dalam RPJMN 2020-2024, dimana telah ditetapkan target penggunaanjargas sampai 2024 yang mencapai 4 juta SR. Namunsayangnya realisasi jargas sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 20% dari target APBN. Hal ini dapatdisebabkan oleh kebijakan monopoli kepada PT. Pertamina Gas Negara, Tbk. yang tidak membuka dan berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk melakukaninvestasi di jargas kota.
Keterbatasan jaringan pipa gas mengakibatkankonsumen bergantung pada LPG khususnya kemasan3g. Data menunjukkan bahwa konsumsi LPG 3Kg terusmeningkat tiap tahun, sementara LPG (non subsidi) stagnan dan cenderung turun dan terindikasi beralih keLPG bersubsidi. Tercatat, tingkat konsumsi LPG 3Kg meningkat dari 6,8 juta MT di 2019 menjadi 8,07 juta MT di 2023 (tumbuh 3,3% secara rata rata dalam lima tahunterakhir). Sejalan dengan hal tersebut, biaya subsidiLPG 3Kg terus meningkat (rata rata tumbuh 16% selama 5 tahun), dari Rp 54,1 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 117,8 triliun di tahun 2023. Tahun ini, terdapat alokasi subsidi LPG sebesar Rp 87,5 trilliun. Sehingga sejak tahun 2019, total subsidi yang diberikanpemerintah untuk gas sudah mencapai Rp 460,8 trilliun.Dengan fakta bahwa mayoritas LPG berasal dari impor, maka dapat diperkirakan total nilai impor LPG selamaperiode 2019-2023 mencapai Rp 288 trilliun. Denganmembandingkan total biaya subsidi LPG dalam periodeyang sama (yakni sebesar Rp 373 trilliun), maka rasiobiaya impor LPG mencapai 77% dari total subsidi LPG. Jika digabung dengan subsidi tahun ini, total biayasubsidi dan nilai impor tersebut mencapai Rp 833,8 triliun.
Besaran tersebut sangat signifikan karenamencerminkan devisa yang hilang serta opportunity lossyang subtansial, terutama apabila dapat digunakanuntuk pembangunan dan pengembangan jargas kota.Tanpa ada perubahan signifikan dalam kebijakan jargas, subsidi LPG akan terus membebani anggaranPemerintah ke depannya. Sebagai ilustrasi, apabila50% dari total akumulasi dana subsidi LPG digunakanuntuk pembangunan jargas kota, dengan asumsi 1 sambungan rumah (SR) = Rp 10 juta, maka dapatdibangun 23 juta SR dalam periode 5 tahun. Tidakhanya ini akan melewati target RPJMN, peralihan inijuga akan berdampak signifikan terhadap penurunanimpor LPG dan penghematan devisa bagi negara.
Ketua KPPU juga berpendapat bahwa skemajargas dapat dikembalikan lagi ke skema APBN yang pernah dilaksanakan sejak tahun 2011-2019 dan berhasil mencapai sekitar 600 ribu SR. Serta menyetoppenggunaan APBN untuk pembangunan pipa transmisiyang tidak ekonomis secara sisi permintaan, sepertiCisem, Dumai-Semangke, atau ruas lainnya. “Ruas-ruas tersebut berdekatan dengan industri, antara lain Kawasan Industri Kendal, Kilang Batang, KilangBalongan, dan Kilang Patimban, sehingga dipastikanakan menarik banyak minat investasi BUMN, BUMD, atau swasta untuk pembiayaan pembangunannya. Jadi APBN dapat digunakan pada proyek strategis nasionalyang lebih tepat untuk mewujudkan energi berkeadilan”, jelas Ifan.
Lebih lanjut, untuk menunjang adopsi penggunaanjargas tersebut, diperlukan kebijakan alokasi gas darisisi hulu sampai ke distribusi yang tranparan oleh Kementrian ESDM. Dengan kebijakan yang transparan, resiko ketidakpastian pasokan bagi pelaku usaha niagagas akan berkurang dan pengembangan sektor hilirmigas akan makin pesat. Perimbangan harga jual jargasuntuk rumah tangga dan industri kecil komersial denganharga gas hulu juga dibutuhkan agar menarik minatinvestasi badan usaha swasta dan BUMD. Minatinvestasi ini perlu dibangun di daerah untukmengembangkan jaringan retail gas terkoneksi denganjaringan distribusi yang sudah berjalan dengan skemaopen access yang transparan dan non diskriminatifdengan pengaturan oleh BPH Migas. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif fiskal bagi badan usaha yang berminat mengembangkan jaringan pipa gas ke konsumen dengan memberikan prioritas kepadabadan usaha niaga gas dan LPG yang telah ada. Fir
