oleh

Habibie Jadi Bapak Kemerdekaan Pers

HPN XLVII Dan HUT PWI Ke 75 Provinsi Sumsel di Kabupaten Banyuasin

Habibie Dapat Penghargaan ‘Bapak Kemerdekaan Pers’

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyerahkanw penghargaan kepada BJ Habibie sebagai Bapak Kemerdekaan Pers, yang diterima oleh putra alm Habibie. 

Jakarta, ExtranewsOrganisasi wartawan besardi Indonesia Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menganugerahi gelar ‘Bapak Kemerdekaan Pers’ kepada Prof Dr Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie), Presiden ke-3 Indonesia karena dinilaimemiliki jasa luar biasa kepada perkembanganpers Indonesia. Penghargaan Bapak Kemerdekaan Pers  kepada BJ Habibie   diterima putra tertua almarhum,  Ilham Akbar Habibie di kediaman BJ Habibie di Komplek Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/9).

Terkait dengan penghargaan kemerdekaan pers, sebelumnya dari Dewan Pers pernah memberikanmedali kemerdekaan pers kepada PresidenJokowi, pada momentum Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya Jawa Timur, Februari 2019. Medali kemerdekaan pers   saat itu, bukandiberikan kepada Habibie yang saat itu melahirkanUU No 40 tahun 1999, tapi diberikan ke Jokowi.

Sementara itu, penghargaan Bapak KemerdekaanPers, diserahkan langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari.

Prestasi yang luar biasa pada masa Habibie, ujarAtal, bahwa Pak Habibie langsung mencabut sejumlah peraturan yang mengekang kemerdekaan pers di Indonesia begitu menjadi Presiden menggantikan Presiden Soeharto tahun 1998.

Atal S Depari didampingi pengurus PWI, yaitu Ketua DK PWI Ilham Bintang, anggota DK PWI Asro Kamal Rokan, Kabid Luar Negeri PWI Abdul Azis, Kabid Pengembangan Daerah PWI A Munir, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen Suprapto, dan Direktur CAJ Dar Edi Yoga.

Menurut Atal, BJ Habibie semakin menegaskan komitmennya terhadap kemerdekaan pers setelah bersama DPR membuat UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 

UU No 40 tahun 1999 tentang Pers inilah yang melarang adanya sensor atau pembredelanterhadap pers seperti dilakukan para Era Orde Baru. UU ini pula yang mencabut adanya kewajiban Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang diberlakukan pada era Presiden Soeharto.

“Saya kira dari situ euforia pers muncul, sampai orang bilang kebebasan pers sudah jadi kebablasan,” katanya.

Meski demikian, Atal mengatakan, kebebasan pers harus terus dipertahankan, dan jangan ada lagi upaya membuat pers kembali terkekang.

“Kami berharap agar apa yang sudah diukir Pak Habibie tetap bertahan. Tidak boleh ada upaya membuat pers tidak bebas. Kami berharap tetap bebas sampai kapan pun, bebas yang bertanggung jawab,” katanya. 

Dalam kesempatan itu, Ilham Bintang mengatakan, kalau ada yang bertanya kenapa baru sekarang BJ Habibie mendapatkan penghargaan ini, sebenarnya tidak.

Pada peringatan Hari Pers Nasional tahun 2013, insan pers telah memberi penghargaan medali kemerdekaan pers kepada BJ Habibie

“Tapi kalau yang ini penghargaan Bapak Kemerdekaan Pers, jadi bapaknya kemerdekaan pers,” ujar Ilham Bintang.

Anak BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie, merasa terhormat atas gelar yang diberikan PWI kepada sang ayah atas komitmen dan upayanya terhadap kemerdekaan pers.

“Dari dulu Bapak menerangkan kepada kami kenapa itu (kemerdekaan pers) diberikan begitu cepat, sebab kebebasan pers adalah pondasinegara yang berdemokrasi,” katanya. 

Kebebasan pers, kata dia, diperlukan sebagai upaya “check and balance” terhadap jalannya pemerintahan, karena sebelumnya seluruh informasi dimonopoli oleh negara.

“Bapak sangat merasakan, kualitas informasi yang didapatkan Bapak bisa bertentangan, karena ada banyak sumber yang harus tetap kita kurasikan sendiri. Tetapi, itu diperlukan,” katanya. 

Bagaimanapun, tegas Ilham, kemerdekaan pers menentukan kualitas pemerintahan karena elemen data dan informasi adalah bagian integral semua negara yang berdemokrasi. fk



 

Bagus DiBaca Juga:   Firli : Soal Perizinan Rawan Tindak Korupsi

Komentar

Berita Hangat Terbaru Lainya