Muara Enim, Extranews – Mengevaluasi pelayanan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lematang Enim yang belakangan disorot masyarakat, Plt. Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah, S.H., LL.M., LL.M., Ph.D., secara resmi menunda kenaikan tarif.
Pemberlakuan tarif baru yang telah diterapkan selama 1 bulan lebih tersebut ditunda atau ditangguhkan untuk dikembalikan ke tarif lama per 1 Juni 2023 mendatang. Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati seusai rapat terbatas dengan komisaris dan direktur PDAM Lematang Enim di Kantor Bupati Muara Enim, Selasa (09/05/2023).
.
Dalam keterangannya, Plt. Bupati didampingi Sekretaris Daerah yang juga selaku Ketua Dewan Pengawas PDAM Lematang Enim, Ir. Yulius, M.Si dan Dewan Pengawas PDAM Lematang Enim, Ir. H. Asmawi, M.Si., menegaskan kenaikan tarif merupakan bagian dari evaluasi total terhadap PDAM Lematang Enim yang akan dilakukan dengan menggandeng PDAM Tirta Musi Palembang.
Namun sejak diberlakukan selama 1 bulan lebih terakhir, pelayanan optimal belum dirasakan masyarakat, sehingga dirinya menginstruksikan agar PDAM Lematang Enim mengevaluasi dengan mengembalikan ke tarif lama.
.
Lebih lanjut, Plt. Bupati meminta PDAM Lematang Enim selain melakukan evaluasi total juga memperingatkan agar rencana kenaikan tarif harus mempertimbangkan insentif sosial.
Diakuinya, kenaikan tarif berdampak memberatkan masyarakat sehingga sangat perlu dibantu. Oleh karena itu, dirinya menginginkan kedepan agar setiap keputusan dibuat PDAM Lematang Enim diambil secara komprehensif, holistik dan terpadu.
Terakhir, Plt. Bupati mendukung penuh evaluasi total PDAM Lematang Enim dengan menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan PDAM Tirta Musi Palembang diantaranya modernisasi peralatan seperti penggunaan pompa canggih dan sebagainya.
Sebelum nya eredar ajakan dari sejumlah LSM dan gabungan masyarakat untuk melakukan demo besar besaran pada hari kamis lusa (11/5/2023) untuk menolak kebijakan PLT Bupati yang telah menaikkan tarif PDAM Lematang Muara Enim yang dinioai sangat memberatkan pelanggan. direncanakan gabungan masyarakat kota Muara Enim.
Karena PLT bupati sudah mengeluarkan kebijakan penundaan pemberlakukan kenaikan tarif PDAM, sejauh ini belum diketahui apakah pelaksanaan demo besar besar tersebut akan di laksanakan atau dibatalkan,para aktivis pejuang penolakan tarif dan belum berhasil dikonfirmasi ulang. [nur]
