Dewan Pers Perbaruhi SKW, Pedoman Baru Pengelolaan LUKW

FD3C9D97 9CE7 4696 9F1D 707D843E6EB8

Jakarta, Extranews —- Dewan Pers (DP) secara resmi mengeluarkan revisi atau memperbaharui standar Kompetensi Wartawan melalui peraturan Dewan Pers Nomor 3 tahun 2023.

Mengenai peraturan baru ini menurut Ketua Dewan Pers (DP) Dr Ninik Rahayu SH, MH, pada pembukaan TOT penyegaran penguji dan lembaga Penguji UKW, Jumat (24/11).7562271E 6B44 4A70 BC44 4BE3720A0FE8 scaled

Revisi SKW tahun 2023 ini, merevisi dari peraturan DP sebelumnya terkait dengan SKW soal pengelolaan pengujian dan LUKW.

Terdapat beberapa isu terkait revisi SKW yaitu menyangkut regulasi yang terkait UKW yang kasih terpisah pisah, selain itu posisi DP sebagai lembaga yang dijamin konstitusi dan diperkuat keputusan MK/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2022.

Isu ketiga standardisasi mekanisme UKW, antisipasi perubahan ekosistem media dan perkembangan teknologi, kemudian ada ketentuan yang memunculkan pertanyaan dan regulasi terkait lembaga uji dan terakhir terkait dengan self report pemegang kartu UKW.

BACA JUGA INI:   Buka Uji Kompetensi Wartawan , Herman Deru :  Jadilah Wartawan  Berintegritas! 

Menurut Tri Agung Kristanto, Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, menjelaskan ada beberapa hal baru berkaitan dengan pemegang Sertifkat UKW

wajib membuat self report minimal setahun sekali ke sistem aplikasi yang akan dipersiapkan.

Oleh karena itu, pemegang sertifikat dan kartu kompetensi Wartawan tidak berlaku, jika yang bersangkutan tidak menjalankan tugas jurnalistik sekurang kurang 1 tahun, kecuali yang bersangkutan menginformasikan ke DP, menurut Tri, kartu UKW juga tidak berlaku jika wartawan menjadi pengurus parpol, anggota legislatif, yudikatif, anggota TNI / Polri, ASN dan PNS, anggota organisasi advokat, humas lembaga pemerintah/negara dan atau humas lembaga swasta non pers atau organisasi yang punya potensi menghambat kemerdekaan pers. Kartu dan Sertifkat UKW juga tidak berlaku lagi karena divonis pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

BACA JUGA INI:   Tingkatkan Kemampuan dan Profesionalitas Jurnalis, PWI Muba gelar UKW

Begitu jika pemegang kartu UKW melanggar kode etik yaitu melakukan plagiat, membuat berita bohong, menerima suap atau menyalahgunakan profesi Wartawan atau melanggar hak tolak dan off the record. Pelanggaran itu terjadi lebih dari tiga kai selama enam bulan, selain itu kartu dan sertifikat bisa dicabut jika melakukan kebohongan saat menyerahkan dokumen.

Aturan ini menjadi acuan mengenai tata cara UKW diatur secara detail, terdapat kode etik penguji UKW, pakta integritas penguji, kode perilaku penguji UKW, pakta integritas calon peserta UKW, kemudian dokumen magang. Firko

BACA JUGA INI:   2 Fabrikasi Proyek Migas Resmi Beroperasi