PALI, extranews– Munculnya penolakan terhadap kegiatan operasional PT Pertamina Pendopo Field oleh dua kepala desa, yakni Kades Sungai Ibul dan Kades Suka Maju, mendapat sorotan tajam dari jurnalis lokal PALI, Efran. Ia menilai langkah tersebut sarat kejanggalan dan membuka sejumlah pertanyaan serius.
Dalam pernyataannya pada Senin (12/05/25), Efran mengaku telah mencoba mengonfirmasi langsung kepada kedua kepala desa terkait surat penolakan yang dilayangkan, namun tidak mendapat jawaban. Hal itu menimbulkan dugaan adanya motif tersembunyi di balik keputusan tersebut.
“Saya sudah hubungi mereka, tapi tidak mau memberikan keterangan apa pun. Padahal surat itu juga ditembuskan ke media. Kalau wartawan dilibatkan, kenapa kami tidak diberi informasi atau ajakan bicara?” kata Efran.
Ia menyebut, sebagai wartawan yang sebelumnya menghabiskan dua dekade bekerja di sektor migas, dirinya sangat memahami prosedur dan mekanisme kerja perusahaan seperti Pertamina.
“Setiap operasi perusahaan, apalagi migas, pasti melewati tahapan birokrasi dan penilaian risiko yang ketat. Tidak mungkin kegiatan dimulai tanpa berkoordinasi dengan pemerintah desa,” ujar Efran, yang pernah bekerja di Medco dan Pertamina sebelum menjadi jurnalis.
Menurutnya, Risk Assessment adalah bagian penting dari protokol kerja migas. Langkah ini mencakup identifikasi dan mitigasi potensi bahaya sebelum aktivitas berlangsung.
“Tidak hanya itu, keterlibatan aparat desa juga bagian dari proses. Biasanya juga ada bentuk kerja sama sosial, termasuk keterlibatan warga lokal dalam kegiatan proyek,” katanya.
Efran pun mengaku heran, mengapa tiba-tiba muncul penolakan dari dua kepala desa yang justru selama ini disebut-sebut menerima insentif rutin dari perusahaan.
“Bukan rahasia lagi, kepala desa yang wilayahnya menjadi ring satu perusahaan seperti Pertamina atau Medco biasanya mendapat insentif. Begitu juga warga yang ikut bekerja dalam proyek,” ungkapnya.
Ia curiga surat penolakan itu digunakan sebagai alat tekan terhadap perusahaan. Lebih lanjut, ia membantah klaim bahwa media mendukung langkah kedua kepala desa.
“Saya sudah klarifikasi ke organisasi-organisasi pers di PALI, termasuk para wartawan yang tinggal di desa tersebut. Tidak ada satu pun yang dihubungi atau dilibatkan,” ujarnya tegas.
Untuk meluruskan informasi, Efran mengadakan konferensi pers guna menegaskan bahwa jurnalis tidak seharusnya dijadikan alat politik atau tameng untuk kepentingan tertentu.
“Kami wartawan tidak berdiri di tengah-tengah. Kami berdiri di sisi yang benar. Jangan bawa nama media jika tujuannya hanya untuk menciptakan tekanan,” ucapnya.
Usai konferensi, sejumlah awak media mendatangi kantor Humas Pertamina Pendopo Field untuk meminta tanggapan resmi dari perusahaan terkait surat tersebut.
Perwakilan dari pihak Pertamina, Yuli Wisdayanti, membenarkan bahwa surat dari kedua kepala desa memang diterima, dan pihaknya telah menjalin komunikasi langsung dengan mereka.
“Benar, kami sudah menerima surat itu dan sudah melakukan pertemuan dengan para Kades. Namun, untuk menanggapi poin-poin dalam surat itu, kami perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan tim media di kantor pusat Pertamina Prabumulih,” jelas Yuli,
