Manajemen Sektor Publik pada Dinas PerhubunganProvinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam PerspektifNew Public Management dan Good Governance,
Oleh : Muhammad Hanif Muttaqin, S.Tr.I.P, Mahasiswa Magister Administrasi Publik InstitutPahlawan 12
Manajemen sektor publik pada Dinas PerhubunganProvinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peranstrategis dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan di wilayah kepulauan. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, organisasiini menjalankan fungsi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan transportasi darat dan laut. Karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari pulau-pulau menuntutmanajemen yang adaptif, terintegrasi, serta mampumenjawab tantangan konektivitas antarwilayah dan distribusi logistik.
Dalam perspektif manajemen sektor publik, DinasPerhubungan tidak hanya berorientasi pada efisiensiadministratif, tetapi juga pada pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Proses perencanaanprogram dan kegiatan dilakukan melalui penyusunandokumen perencanaan strategis yang selaras denganarah pembangunan daerah. Implementasi kebijakantransportasi diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitasmasyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, sertamenunjang sektor pariwisata. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui pengelolaan anggaranberbasis kinerja serta pelaporan yang sistematis dan terukur.
Selain itu, manajemen sektor publik di lingkungan DinasPerhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota sertapemangku kepentingan lainnya. Penguatanpengawasan keselamatan transportasi, peningkatankualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatanteknologi informasi dalam sistem transportasi menjadibagian dari strategi modernisasi pelayanan. Dengantata kelola yang baik (good governance), DinasPerhubungan diharapkan mampu memberikanpelayanan transportasi yang inklusif dan berkelanjutanbagi seluruh masyarakat.
Apabila dianalisis menggunakan pendekatan New Public Management (NPM), manajemen pada DinasPerhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuntut adanya orientasi pada hasil (result-oriented), efisiensi biaya, serta pengukuran kinerja yang jelasmelalui indikator-indikator pelayanan transportasi sepertitingkat keselamatan, kelancaran arus, dan kepuasanmasyarakat. Pendekatan ini mendorong penerapansistem manajemen kinerja, inovasi pelayanan berbasisteknologi, serta penguatan budaya kerja profesional dan kompetitif di lingkungan birokrasi. Dengan demikian, organisasi tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penyedia layanan publikyang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, dalam perspektif Good Governance, pengelolaan sektor perhubungan menekankan prinsippartisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum.
Dinas Perhubungan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung perlu membuka ruangpartisipasi publik dalam perencanaan kebijakantransportasi, memastikan keterbukaan informasi terkaitprogram dan anggaran, serta menjamin penegakanaturan keselamatan transportasi secara adil dan konsisten. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, manajemen sektor publik di bidang perhubungan tidakhanya berfokus pada pencapaian target kinerja, tetapijuga pada legitimasi dan kepercayaan masyarakatterhadap pemerintah daerah.
