- Evaluasi Satu Tahun MBG di Sulbar, Banser Husada Nilai Jauh dari Juknis dan Asas Manfaat
MAMUJU, Extranews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir satu tahun di Sulawesi Barat menuai sorotan keras.
Satuan Khusus Banser Husada (BASADA) Kabupaten Mamuju menilai pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut belum berjalan sesuai petunjuk teknis (juknis) dan regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua BASADA Mamuju, Sultan, menyebut tata kelola MBG di Sulbar, khususnya di Kabupaten Mamuju, jauh dari tujuan awal program yang digadang-gadang sebagai program strategis nasional.
“Kami menyoroti persoalan program MBG di Sulbar, khususnya di Kabupaten Mamuju, yang tata kelolaannya tidak sesuai juknis atau regulasi dari BGN. Program mulia Presiden Prabowo yang menjadi prioritas dan strategis ini justru jauh dari asas manfaat,” kata Sultan, Rabu (31/12/2025).
Ia menilai dampak positif yang dijanjikan, baik bagi perbaikan gizi anak maupun peningkatan ekonomi lokal melalui sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.
“Yang katanya akan meningkatkan ekonomi warga lokal lewat hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, itu juga jauh dari harapan Bapak Presiden,” ujarnya.
Sorotan tersebut menguat seiring masih tingginya angka stunting di Sulawesi Barat.
Sultan mengungkapkan bahwa Sulbar saat ini berada di peringkat lima nasional dengan prevalensi stunting tertinggi, dengan Kabupaten Mamuju dan Majene menjadi dua wilayah penyumbang kasus terbesar.
“Dengan kondisi status stunting yang masih tinggi di Sulbar, harusnya pihak perwakilan BGN lebih memperhatikan menu makan dan kandungan gizi anak-anak kita,” tegasnya.
BASADA pun mendesak jajaran perwakilan BGN di daerah, mulai dari Koordinator Regional (Kareg), Koordinator Wilayah (Korwil), hingga jajaran pengawas, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal dalam mengawasi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, Sultan juga menyoroti masih banyaknya SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kami meminta pihak SPPG dan yayasan agar serius menyiapkan SLHS. Ini penting untuk mengurangi risiko kejadian luar biasa dan menjadi langkah preventif di setiap SPPG,” jelasnya.
Lebih jauh, BASADA bahkan meminta pemerintah pusat dan BGN, termasuk Presiden Prabowo, untuk menutup SPPG di Sulbar yang tidak berjalan sesuai juknis.
“Kami minta SPPG yang tidak patuh juknis ditutup. Program ini sangat mulia dan berdampak besar bagi anak-anak, UMKM, serta pembukaan lapangan kerja. Mirisnya, dalam satu tahun ini MBG justru terkesan menjadi program bisnis bagi yayasan dan mitra,” terangnya.
Tak hanya itu, BASADA juga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG, khususnya di Kabupaten Mamuju.
“Kami menduga ada manipulasi data di salah satu SPPG. Jika terbukti, kami minta SPPG tersebut ditutup permanen,” pungkas Sultan.
Data stunting Sulawesi Barat memang menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Pada 2023, prevalensi stunting mencapai 30,3 persen, menjadikan Sulbar sebagai provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi kelima di Indonesia.
Hingga Mei 2025, tercatat sekitar 19.813 anak mengalami stunting, atau sekitar 27,08 persen dari populasi anak. Bahkan pada September 2025, prevalensi stunting dilaporkan kembali meningkat hingga 35,4 persen.
Di tingkat kabupaten, Kabupaten Mamuju mencatat 4.622 kasus stunting dari 15.276 balita yang diukur pada Januari 2025. Sementara Kabupaten Majene mencatat prevalensi 30,5 persen, dengan Kecamatan Pamboang menjadi wilayah dengan kasus tertinggi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri terus berupaya menekan angka stunting melalui sejumlah program, seperti Zero Dose Immunization dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal, dengan target menurunkan prevalensi stunting di bawah 20 persen.
Namun, satu tahun pelaksanaan MBG kini menjadi bahan evaluasi serius, apakah benar program tersebut telah berjalan sesuai tujuan awal atau justru menyimpang dari semangat yang diusung.
