Warga Mengeluh Sudah SKO Belum Memiliki Gedung Sendiri
Musi Banyuasin, Extranews — Keluh kesah warga mengenai perkembangan operasional SMAN 5 Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mendapat perhatian DPRD Sumsel asal Dapil IX. Pasalnya, Sekolah Khusus Olahraga (SKO) itu sudah tiga kali meluluskan alumni namun belum juga punya gedung sekolah sendiri dan masih menumpang.
Persoalan ini mengemuka pada dialog pihak sekolah dengan anggota DPRD Sumsel asal Dapil IX yang berkunjung ke Kabupaten Muba dalam rangkaian kegiatan reses tahap III tahun 2022. Reses berlangsung sepekan pada 1 hingga 8 Desember 2022.
Adapun anggota Dapil IX DPRD Sumsel yang mengikuti reses adalah Abusari, SH, MSi sebagai koordinator dengan anggota Hj. Kartika Sandra Desi SH ; Susy Imelda Frederika; H Fatra Radezayansyah, ST, MM; H. Ahmad Toha, SPdI, MSi; dan Drs Tamrin, MSi.
Selama sepekan masa reses, rombongan Dapil IX menemui warga di sejumlah wilayah. Yaitu melakukan pertemuan dengan guru, siswa, ketua komite, dan wali murid di lapangan SMAN 1 Lais, pertemuan di SMAN 2 Lais, pertemuan di SMAN 4 Sekayu, pertemuan di SMKN 3 Sekayu, serta pertemuan di SMA 1 Bayung Lencir.
Tak hanya berdialog dengan insan pendidikan, rombongan Dapil IX juga berdialog dengan masyarakat, camat, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di Desa Teluk dan Desa Lais, Kecamatan Lais. Kemudian, Dapil IX juga menggelar pertemuan di Kantor Camat Bayung Lencir.
Dibincangi usai reses, anggota Dapil IX, Ahmad Toha mengatakan, banyak aspirasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat pada setiap pertemuan.
Salah satunya persoalan SMAN 5 Sekayu atau dikenal sebagai SKO Sekayu, yang belum punya gedung sekolah sendiri.
“Yang satu ini benar-benar extra ordinary emergency, sekolah khusus olahraga itu sudah tiga kali meluluskan alumni tapi belum punya gedung,” kata Toha.
Dengan nada penuh keprihatinan Toha mengatakan, secara administrasi, SMA dan SMK memang tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Namun menurut Toha, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba juga turut mengemban tanggung jawab secara moral karena masalah pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam semua tingkatan dan itu merupakan amanah dari undang-undang.
“Jangan skeptis, jangan masa bodoh, ini pembiaran namanya. Pemerintah kabupaten juga harus memberikan perhatian, perhatian itu yang konkret, riil, karena Muba itu kan salah satu kabupaten terkaya di Sumsel harusnya punya tanggung jawab yang maksimal terhadap pendidikan ini, sehingga nasib pendidikan tidak seperti dilempar ke sana ke sini,” kata Toha.
Bertekad agar persoalan ini segera mendapat kepastian, Toha mengatakan, Dapil IX memberi skala prioritas untuk aspirasi pihak SKO Sekayu ini.
Masalah lain di dunia pendidikan yang juga disampaikan ke Dapil IX adalah masalah insentif guru di SMA dan SMK. Menurut Toha, masalah ini juga sudah bertahun-tahun tak selesai juga. “Ini juga jadi polemik berkepanjangan. Ini akan kita sampaikan juga ke pihak terkait, semoga didengar,” kata Toha.
Selain masalah bidang pendidikan, aspirasi lain yang disampaikan masyarakat Muba terkait infrastruktur jalan, terutama jalan lintas yang rusak. Warga berharap ada tindakan yang konkret, terukur, dan rasional, jangan hanya dilakukan pengupasan aspal yang akhirnya malah membentuk lubang namun kemudian lama tak dilanjutkan. ”Jangan cuma dibuat lubang-lubang yang malah bisa menimbulkan kecelakaan,” kata Toha.
Sementara Kartika Sandra Desi, SH yang melakukan reses perorangan, juga menyerap banyak aspirasi. Selama masa reses Kartika menemui warga diantarnya di Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Tungkal Jaya, dan Kecamatan Bayung Lencir.
Di Babat Supat, Kepala SMAN 1 Babat Supat mengutarakan masalah kepegawaian. Menurut dia, pegawai sekolah seolah terlupakan. “Terbukti dengan tidak adanya PNS yang jadi pegawai TU sekolah. Bahkan, Kepala TU pun statusnya masih honor,” ujarnya.
Sedangkan di Kecamatan Sungai Lilin, warga minta kejelasan pengangkatan PPPK dan minta perbaikan jalan rusak.
Di Kecamatan Tungkal Jaya, warga mengeluhkan jalan lintas utara ke arah Desa Suka Damai sejauh 2km yang kondisinya memprihatinkan dan jalan Desa Sumber Harum yang merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan nasional Pramuka, kini keadaannya sangat buruk. Warga minta jalan ini diperbaiki karena tempat ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat Sumsel, terlebih warga Tungkal Jaya. Lalu ada juga permintaan untuk dilakukan pembinaan pemuda-pemuda.
Saat di Kecamatan Bayung Lencir, Kepala SMAN 1 Bayung Lencir minta penambahan lima lokal baru dan 40 komputer. Pihak sekolah juga minta agar dua pegawai mereka yang lulus PNS bisa ditempatkan kembali ke SMAN 1 Bayung Lencir. Juga ada yang minta kepastian pengangkatan PPPK.
Menanggapi aspirasi soal penambahan lokal, Hj. Kartika Sandra Desi mengatakan, semua aspirasi akan diteruskan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
Sedangkan menjawab pertanyaan seputar kejelasan PPPK, Ia mengatakan, saat ini masih ada kendala, di mana pengangkatan PPPK ini ditentukan oleh pemerintah pusat namun untuk penggajian diserahkan ke Pemprov Sumsel.
“Sehingga belum menemukan titik terang, jikalau memang Pemerintah Provinsi yang membayar gaji PPPK, maka harusnya menjadi kewenangan Pemprov untuk menentukan jumlah PPPK sesuai kebutuhan,” ujar Kartika. Advertorial
