oleh

Tanggapan Advokat Sumsel Atas Surat dari Gugus Tugas COVID-19 DKI Jakarta Pengecualian Kepemilikan SKIM

HPN XLVII Dan HUT PWI Ke 75 Provinsi Sumsel di Kabupaten Banyuasin

BEREDARNYA Surat dari Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta cq. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta di berbagai media menarik perhatian Advokat di luar Jakarta Khusus nya Sumsel.

Surat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Menurut salah satu Advokat Sumsel Abadi, S.H., Med yang merupakan Managing Partner Kantor Hukum ABADI & REKAN, ketika diminta tanggapan mengatakan, “sehubungan dengan Surat Edaran No. 490/-079 tertanggal 5 Juni 2020 tentang Pengecualian Kepemilikan SIKM (Surat Izin Keluar Masuk), maka dengan ini saya sebagai Advokat merasa perlu menanggapi Surat tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, bahwa Advokat adalah penegak hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003, sebagaimana (kutipan):
“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Bagus DiBaca Juga:   Sisir Warga Miskin Tidak Terdata Dinsos Beri Bantuan, Salurkan Sembako di Desa Teluk Kijing

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

Kedua, bahwa karena Advokat adalah sebagai penegak hukum juga, maka profesi Advokat adalah setara dan sederajat dengan institusi penegak hukum lainnya;

Ketiga, bahwa tanpa adanya Advokat maka tatanan sistem hukum baik di luar maupun dalam peradilan di Indonesia akan kurang sempurna dalam melaksanakan penerapan hukum yang berlaku sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat.”

“Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, berharap agar Surat Edaran No. 490/-079 tertanggal 5 Juni 2020 harus direvisi segera dengan menegaskan bahwa Advokat juga termasuk dikecualikan dari kewajiban pemilikan SIKM karena mengabaikan sistem ketatanegaraan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rel

Komentar

Berita Hangat Terbaru Lainya