Plt Bupati Muara Enim memimpin rapat koordinasi bersama beberapa perwakilan beberapa warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penambang Batubara (Asmara).
Muara Enim-Extranews— Pemerintah Kabupaten Muara Enim masih melarang seluruh kegiatan tambang rakyat hingga batas waktu yang belum ditentukan, karena masih menunggu keputusan dari pusat.
Seperti diketahui, tambang rakyat di Kabupaten Muara Enim tepatnya di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, menelan 11 korban jiwa akibat tertimbun tanah longsor.
“Hingga saat ini pertambangan tanpa ijin atau tambang rakyat masih dilarang karena belum ada keputusan dari pusat,”kata Juarsah saat menggelar rapat koordinasi bersama beberapa perwakilan beberapa warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penambang Batubara (Asmara) Kabupaten Muara Enim di Ruang Rapat Serasan Sekundang, Kantor Bupati Muara Enim, Selasa (10/11).
Jadi saat ini tidak ada cara lain, kata dia, selain menunggu dan bersabar hingga ada keputusan. Dihadapan warga juga, Juarsah menjelaskan pemerintah tidak menghentikan permanen kegiatan tambang yang dilakukan oleh warga. Namun hanya menghentikan sementara hingga ada kajian dan keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat sesuai dengan prosedur maupun aturan yang berlaku.
Lebih lanjut Plt Bupati menyampaikan urusan pertambangan ataupun pengelolaan sumber daya mineral dan batubara (Minerba) sudah bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di pemerintah pusat, Undang-undang Nomor 03 tahun 2020.
“Apalagi beberapa waktu lalu Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meninjau langsung lokasi dan menyatakan segera menginvestigasi serta mengkaji lebih lanjut mengenai langkah yang akan diambil,”ungkapnya.
Menurutnya, penghentian ini tak lain sebagai upaya pemerintah melindungi warga agar tidak terjadi kecelakaan tambang dan kerusakan lingkungan. Selaku pemerintah, pihaknya mengerti akan dilema yang terjadi di masyarakat karena kegiatan ini menjadi mata pencaharian utama warga.
Namun jika menyangkut dengan risiko nyawa ataupun bencana yang lebih besar lagi, maka menurutnya tidak ada tawar-menawar lagi selain mengutamakan keselamatan. “Kita berharap pemerintah pusat akan segera memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan ini, kepada warga diminta untuk mematuhi penghentian sementara aktivitas tambang guna mencegah terulangnya musibah beberapa waktu lalu, apalagi di musim penghujan saat ini sangat berisiko banjir dan tanah longsor,”ujarnya.NH