Palembang, Extranews —- Perkuat sinergi dengan para pemangku kepentinganbidang pengamanan dan penegak hukum, SKK MigasPerwakilan Sumbagsel melaksanakan sosialisasikegiatan usaha hulu migas kepada pemangkukepentingan pengamanan dan penegak hukum diwilayah Sumatera Bagian Selatan. Kegiatan inidilaksanakan secara roadshow di 4 (empat) lokasiberbeda, di awali Kota Muara Enim pada tanggal 21 Juni 2022, Lubuk Linggau 23 Juni 2022, Sekayu 28 Juni 2022 dan terakhir Jambi 30 Juni 2022.
Mewakili Manajemen SKK Migas hadir langsungmelakukan sosialisasi Penasihat Ahli Kepala SKK MigasBidang Keamanan, Brigjen Pol. Drs. Bambang Priambadha S.H., M.Hum., dan Penasihat Ahli KepalaSKK Migas Bidang Teritorial, Mayjen TNI (Purn) Poernawan Widi Andaru, Kepala Perwakilan SKK MigasSumbagsel, Anggono Mahendrawan serta SpesialisMadya Dukungan Bisnis SKK Migas, Haryanto Syafri.
Rangkaian kegiatan sosialisasi yang dihadiri pesertadari 14 Polres, 8 Kodim dan 13 Kejaksaan Negeri wilayah Sumbagsel ini, diharapkan menjadi wadahkomunikasi dan diskusi untuk memberikan pemahamanlebih mendalam kepada para pemangku kepentinganterkait bagaimana gambaran industri hulu migas secaraumum dan tantangannya serta potensi gangguankeamanan yang menjadi kendala operasional.
Dalam sambutannya, Penasihat Ahli Kepala SKK MigasBidang Teritorial, Mayjen TNI (Purn) Poernawan Widi Andaru menyampaikan bahwa kegiatan hulu migas inimerupakan bagian dari obvitnas dimana semua asetyang dimiliki Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)akan tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang harus dijaga dan mendapatkan pengamanan. “Semuaaset yang dimiliki oleh KKKS adalah milik negara, makasudah sepatutnya kita jaga dan amankan bersama,” ungkapnya.
“Dalam menjalankan operasional hulu Migas ini, dibutuhkan sinergitas antara SKK Migas – KKKS dengan semua stakeholder agar operasi hulu migasdapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kitabersama serta untuk kesejahteraan masyarakattermasuk didalamnya memberikan pengamanan atasobjek vital nasional yang ada” lanjut Poernawan.
Sementara itu, Penasihat Ahli Kepala SKK MigasBidang Keamanan menyampaikan bahwa kedudukanSKK Migas, Polri, TNI dan Kejaksaan adalah sama, yaitu sama-sama lembaga negara yang mengabdi untuknegara, sehingga sangat diharapkan adanya rasa solidaritas untuk saling membantu dan salingmendukung dalam menjalankan tugas negara.
“Harapannya setelah sosialisasi ini kita memilikipemahaman yang sama terkait industri hulu migas dan tidak ada lagi anggapan bahwa KKKS adalah swasta, karena industri hulu migas adalah penyumbangpenerimaan negara melalui APBN” tutup Bambang Priambadha.
Pernyataan tersebut tentunya juga atas landasan yang kuat sebagaimana tertuang dalam Keputusan PresidenRepublik Indonesia No. 63 Tahun 2004 tentangPengamanan Objek Vital Nasional, Perpres No. 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perpres No. 9 tahun2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan KegiatanUsaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Nota Kesepahamanantara SKK Migas dengan Polri No. : MOU-0002/SKKMA0000/2018/S0 dan No. Pol : B/57/IX/2018 tanggal 17 September 2018 Tentang PenyelenggaraanPengamanan dan Penegakan Hukum Pada KegiatanUsaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi dan Nota Kesepahaman antara SKK Migas dengan TNI No. MoU-0003/SKKMA0000/2019/S0 dan No. NK/19/XI/2019/TNI tanggal 19 November 2019 tentang PenyelenggaraanBantuan Pengamanan dan Penguatan KegiatanTeritorial terhadap Fasilitas dan Kegiatan Usaha Hulu Migas di Yurisdiksi Nasional Indonesia.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Anggono Mahendrawanmenyampaikan bahwa industri hulu migas semakinmendapat tantangan dalam mewujudkan visi bersamaNasional yaitu second golden era, 1 juta barel minyakper hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) di tahun 2030, baik itu dari sisi teknis, non teknis dan juga angka gangguan keamanan dalamoperasionalnya sehingga sangat membutuhkandukungan dari semua pihak termasuk pemangkukepentingan dibidang pengamanan.
“Dalam hal melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplotasi tersebut, sangat diperlukan dukungan darisemua instansi terkait baik itu Pemerintah Daerah, Provinsi ataupun Pusat, Stakeholder Pengamanan dan Aparat Penegak Hukum, agar operasional hulu migas di lapangan dapat berjalan lancar dan SKK Migas besertakontraktornya (KKKS) dapat fokus mewujudkan target yang ditetapkan” imbuh Anggono.
Para stakeholder menyambut baik kegiatan sosialisasiini dan berharap agar komunikasi, koordinasi, konsolidasi serta sinergi antara SKK Migas – KKKS dengan semua stakeholder dapat menjadi lebih baik lagisehingga angka gangguan keamanan dapat ditekanbahkan dapat dimitigasi lebih awal untuk dilakukanpencegahan. Rel
