Serunya Debat Diskusi Indeks KIP Sumsel
dalam FGD Antar-Informan Ahli
Palembang, Extranews —- Makin serunya debat dalam Focus Group Discussion (FGD) mengukur implementasi pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia di wilayah Sumsel.
Diskusi yang dipimpin Tenaga ahli Dari KIP Pusat Anton, di Aryaduta, Palembang, Senin, 8 Mei 2023, makin seru saat memasuki tahap pembahasan disparitas nilai pada indikator kuesioner IKIP, dan perumusan nilai IKIP pada Indikator Kuesioner IKIP serta perumusan nilai IKIP Provinsi Sumsel.
Beberapa item kuisioner yang menjadi perdebatan di antaranya kaitan lembaga publik dan keterbukaan informasi. Dari IA sebelumnya katakanlah memberikan nilai 70, bahkan ada yang memberikan nilai 50, dari 9 orang informan ahli utama ini mungkin ada memberi nilai 60 atau 70 atau 90. FGD ini untuk mengonsolidasi nilai-nilai itu, dengan kita memberikan fakta-fakta indikator, misalnya ini loh datanya, anggarannya, kemudian websitenya begini, jumlah pengunjung website itu berapa. Nah setelah indikator itu mereka tahu semua, mungkin tadinya ada yang kasih nilai 70 bisa menaikkan menjadi 80. Atau ada yang kasih 90, dilihat datanya kok berkurang, dia bisa turunkan nilainya.
FGD dibuka oleh Komisioner Komisi Informasi pusat Handoko Agung Saputra. Handoko menjelaskan, IKIP ditetapkan sebagai bagian dari upaya memastikan jaminan hak masyarakat atas informasi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN) Komisi Informasi Pusat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.
Lainnya, IKIP ini disusun untuk mendapatkan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Provinsi dan Nasional di Indonesia serta menganalisis 3 aspek penting yang mencakup obligation to tell, right to know, access to information.
Focus Group Discussion (FGD) di 34 Provinsi yang dibagi menjadi beberapa Kloter.
Adapun kesembilan informan ahli yaitu
Eko Kusnadi, S.Sos., M.Si, Rini Ridha Puspita, S.H., M. Si, Rika Yuriska, S. ST, Qodri Usman Siregar, SP, Yusriadi, S.Kom, Inge Dewiyanti, ST, Mujiburrahman, S.H.,M.H., Asih Wahyu Rini, S. HI., M.M dan Dr. H. Firdaus Komar, S.Pd., M.Si.
Sedangkan dari KI Sumsel, Muhamad Fathony ketua KI Sumsel, Muhamad Arwadi Wakil Ketua, yang juga sebagai Pokja begitu juga Joemarthine Chandra bidang Kelembagaan juga sebagai Pokja, A. Kori Kunci bidang penyelesaian sengketa dan Hibza Meiridha Badar bidang sosialisasi.
Selain Pokja yang diketuai oleh Joemarthine Chandra dan sebagai anggota Arwadi juga ada anggota dari unsur di luar komisioner sebagai anggota Pokja yaitu Amrullah, Sandy Frans, Rahmi Aulia.
joe, Ketua Pokja menyampaikan terima kasih kepada IA yang telah hadir dan meluangkan waktu untuk berperan dalam penyusunan IKIP di Sumsel ini.
Ketua KI Provinsi Sumsel Muhamad Fathony, mengatakan FGD ini yang dilaksanakan setiap tahun merupakan bagian dari mengukur IKIP secara nasional. Dan nanti juga akan kelihatan angkanya secara provinsi di Sumsel.
“Sumsel punya kelompok kerja (pokja) dari KI Sumsel, serta sembilan orang informan ahli yang berlatar belakang dari berbagai bidang. Ada pemerintah,, pelaku usaha/pengusaha, akademisi, jurnalis, aktivis perempuan hingga wakil masyarakat usaha. Dari merekalah kita gali tentang keterbukaan informasi publik dari banyak aspek,” kata Fathony.
Fathony menjelaskan, informan ahli ini sudah memberikan penilaian terhadap 85 pertanyaan. Dalam FGD hari ini mereka semua bertemu lalu dilakukan rekonsiliasi terhadap penilaian tadi. Apakah informan itu mau mengubah penilaian atau akan tetap pada penilaiannya. Firko
