PLN Mengucapkan selamat idul fitri 2025

Pj Bupati Muara Enim Segera Panggil Manajemen PT KAI, “Ngapain Ya?

Pj Bupati Muara Enim Segera Panggil Manajemen PT KAI, "Ngapain Ya?
Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar (HNU) melakukan peninjauan ke titik lokasi pekerjaan proyek PT KAI

Dampak Proyek Double Track Belum Terima Ganti Rugi

 

Muara Enim , Extranews – Pembangunan proyek double track atau jalur kereta api ganda milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di Kabupaten Muara Enim menuai keluhan masyarakat. Pasalnya sejumlah lahan atau bangunan milik warga yang terdampak proyek tersebut belum mendapat ganti rugi dari PT KAI.

Salah satu wilayah terdampak proyek strategis nasional ini di Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim. Disana masih terdapat warga yang mengklaim memiliki lahan atau bangunan diserebot tanpa kesepakatan oleh PT KAI.

Mendapati laporan ini, Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar (HNU) melakukan peninjauan ke titik lokasi, Selasa (15/3/2022).

BACA JUGA INI:   Lion Air Buka Rute Baru Kota Palembang-Bali di Sumsel

Dalam kesempatan itu, HNU turut didampingi Camat Muara Enim Syarifudin. Mereka melakukan dialog dengan warga yang
bersangkutan yakni Jonsir selaku pemilik bangunan. Selain itu, hadir pula perwakilan dari manajemen PT KAI.

Pj Bupati menerangkan bahwa dirinya akan segera melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak, untuk dilakukan mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian permasalahan ganti rugi ini.

“Saya meminta agar pihak menajemen KAI dapat memberikan penjelasan terkait proses ganti rugi bangunan secara langsung di Kantor Bupati Muara Enim,”terang HNU

Hal ini dilakukan agar kendala terhadap proses ganti rugi bangunan tersebut dapat segera diselesaikan, sehingga pengerjaan proyek pembangunan jalur KAI dapat terselesaikan tepat waktu.

BACA JUGA INI:   UPH Kampus Surabaya dan Lion Air Group Menjalankan Program Sosial

Lebih lanjut, dalam permasalahan yang terjadi, Pj. Bupati mengharapkan sikap keterbukaan dari kedua belah pihak untuk diselesaikan dengan cara yang baik. Agar masing-masing pihak tidak saling merasa dirugikan.

Sebagai kepala daerah dirinya akan selalu berbuat yang terbaik demi kepentingan rakyat, namun tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. “Saya akan berada ditengah, proporsional, mengingat ini bagian proyek strategis nasional yang tentunya harus berjalan tanpa hambatan, tapi saya sebagai bupati juga punya kewenangan, rakyat yang terdampak harus tetap kita lindungi biar sama-sama tidak ada yang dirugikan,”pungkasnya. [nur]

lion parcel