Muara Enim, ExtraNews – Koordinasi dan kolaborasi atau kerjasama antar unit pemerintahan beserta stakeholder terkait menjadi prasyarat bagi implementasi strategis pengendalian inflasi Tahun 2022 yang dihelat Bank Indonesia (BI) dari Jakarta.
Hadir pada kesempatan ini, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Muara Enim Husen Aswadi dan Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pemkab Muara Enim Tri Hadi Pranyoto di Ruang Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, secara virtual Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Rabu (14/9/2022).
Saat membuka Rakor, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, dalam arahannya menyebut ada delapan langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dalam pengendalian inflasi daerah.
Pertama, memperluas kerja sama antar daerah terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas. Kedua, melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Ketiga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.
Selanjutnya, keempat, menggunakan anggaran belanja tidak terduga dalam pengendalian inflasi, mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen dana transfer umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.
Kelima, mempercepat implementasi program, tanam pangan pekarangan, misalnya cabai untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun dan keenam menyusun neraca komoditas pangan strategis oleh seluruh pemerintah daerah.
Sedangkan ketujuh, memperkuat sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen terutama di daerah sentra produksi.
“Terakhir memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga,” urai Airlangga. [nur]
