Minta Pertamina Transparan Soal Kuota BBM

89E37829 90F5 4D7B 9FCA 8DC3ADCCF903

Minta Pertamina Transparan Soal Kuota BBM

MuaraEnim,Extranews – Pemerintah Kabupaten Muara Enim meminta pihak Pertamina transparan dengan jumlah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal ini ditegaskan Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Amrullah Jamaludin, disela rapat pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Premium di Ruang Rapat Serasan Sekundang Muara Enim, Rabu (9/9).

“Terhadap kebijakan Pertamina terhadap distribusi JBT minyak solar dan JBKP premium, kami meminta Pertamina untuk perjelas kuota BBM. sebab bila tidak jelas, Pemkab Muara Enim menjadi sasaran pengelola SPBU,”terang Amrullah.

Lanjutnya, terlebih nanti akan ada kuota BBM untuk Pertashop, dan pembelian jerigen. Kondisi demikian akan berpengaruh terhadap kelangkaan bila Pertamina tidak jelas mensuplai kuota BBM.

BACA JUGA INI:   Astra Berhasil Kurangi 420 Ton Sampah Plastik

Kemudian, Amrullah juga mempertanyakan terkait layanan cashback di aplikasi My Pertamina. Menurutnya layanan ini tentu akan mengurangi pemasukan pajak BBM untuk Pemkab Muara Enim. 

“Pastikan terkait kuota BBM dan pajak My Pertamina, Pertamina harus ajak Pemkab Muara Enim membicarakan hal ini, dan mari sama – sama melakukan pengawalan JBT dan JBKP ini,” tegas Amrullah.

Sementara itu,Sales Branch Manager Pertamina Retail Sumsel Revi Renaldhi

mengatakan selama ini Pertamina selalu melakukan pengawasan di setiap SPBU. “Hingga saat ini belum terjadi penyimpangan yang membahayakan tidak sesuai ketentuan,”terangnya 

Menurutnya distrubusi BBM mulai awal bulan Maret, Mei, Juni hingga September aman dan bertahan. Terkait, program My Pertamina adalah program Pemerintah ditengah pandemi Covid-19 cashback 30 persen pembeliam pertamax dan dexlite agar tidak terjadi kontak operator dan konsumen.

BACA JUGA INI:   Presiden Jokowi Ditanya soal Harga Beras Naik: Tanyakan ke Pasar, Jangan Tanya Saya!

Kemudian, pembelian di jerigen harus memenuhi syarat rekomendasi dari Dinas terkait, misal untuk sawit izin dikeluarkan Perkebunan.  “Jadi, pembelian di jerigen dilarang bila BBMnya untuk dijual lagi. Bila ada kejanggalan silakan kirim surat nanti direspon,”ujar Revi.NH

lion parcel