Yasonna : Perlu Kaji Regulasi Konvergensi Media
Extranews.id — Dibutuhkan regulasi yang mengatur media sosial dengan tujuan untuk memproteksi media mainstream yang semakin terpuruk. Jika ingin mempertahan media mainstream untuk melaksanakan peran dan fungsi pers maka media mainstream harus memiliki kekuatan. Demikian benang merah webinar yang digelar salam memperingati HPN di Kementerian Hukum dan HAM, di Jakarta, Kamis (4/2). Webinar yang dipandu oleh Briggita Manohara, menghadirkan Wakil Ketua Dewan Pers Hendri Ch Bangun, CEO JPNN AURI Jaya, dan konsultan pers Wina Armada. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly awaknya internet dikembangkan untuk mempermudah akses. Indonesia menggunakan internet sangat masif mencapai 137juta orang. Menggunakan jasa internet Juni 2020, tembus di angka 194 juta pengguna.
”Angka ini dipastikan akan terus meningkat, lebih lagi masa covid ini. Semua menggunakan virtual, ” kata Yasonna dalam Seminar Nasional bertemakan Regulasi Negara dalam menjaga Keberlangsungan Media Mainstream di Era Disrupsi Medsos, secara virtual, Kamis (4/2). Seminar ini termasuk rangkaian peringatan hari pers nasional yang diselenggarakan secara Virtual kerjasama Ke menkum dan HAM dan PWI PUSAT. Seminar ini diikuti 600 peserta yang terdiri dari 33 Kanwil se Indonesia dan UPT. Turut hadir kepala kanwil Kemenkumham HAM Indro Purwoko, Kepala Divisi Administrasi Rifki Adrian, Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar.
Disampaikan, angka pengunna internet yang besar ini mengakibatkan terjadi karena Tsunami informasi yang melanda saat ini., parahnya tidak semua yang bermutu, ada gosip, meme dan lain lain.Negara, kata dia, sedang menyusun regulasi, bahwa data pribadi tidak bisa dicaplok begitu saja.
”Terjadi dis informasi begitu tinggi di tingkat masyarakat, karena massivenya sebaran informasi tidak diiringi literasi yang standar. Ini perlu kita pikirkan bagaimana ditingkatkan. ”
Bagaimana regulasi bisa disusun secara fair sehingga persaingan berjalan baik. Media cetak juga harus mampu menyesuaikan diri. Konvergansi jadi solusi dan harus di apakah konvergansi diperlukan regulasi baru atau mengikuti yang lama. ”Kita akan kaji, jika memang mendesak. Walaupun regulasi belum asa bukan berarti menolak konvergansi.”Ketua PWI Pusat Atal S Depari mengatakan i ini adalah diskusi yang menarik dan aktual. Media nasional selain mengalami krisis ekonomi jg mengalami tekanan muncul bersamaan dengan semakin kuatnya Media sosial terhadap saya hidup Media Konvensional. ” Kalau ini berlanjut, saya kuatir akan rontok semua, ” Ujar Atal.
Menurut dia, harus ada aturan main yang lebih transparan. Antara Media lama dan Media baru. “Harus diperkuat payung hukum yang tegas. Negara perlu menghadirkan regulasi yang jelas. ” fk
