Libatkan BPKP Antisipasi Kerugian Negara
Muara Enim- Extranews
Dalam upaya mengantisipasi potensi kerugian negara, Pemerintah Kabupaten Muara Enim meminta bantuan pendampingan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan. Pendampingan BPKP tersebut berupa audit maupun konsultatif.
Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim H Nasrun Umar (HNU), mengatakan saat ini sejumlah program pembangunan yang dijalankan Pemkab Muara Enim menemui berbagai kendala. Diantaranya tindak lanjut masalah Pertambangan Tanpa Izin (Peti) yang belum terselesaikan.
Masalah Asuransi Kematian yang sudah melebihi dari batas pembayaran dari premi asuransi yang dibayarkan oleh pemerintah kepada pihak asuransi. Dalam kesempatan itu, HNU didampingi Didampingi Tenaga Ahli Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Prov Sumsel Dr I Gusti Bagus Surya Negara SE Ak MM CFRA M CA.
Serta pembenahan guna mengembalikan tujuan utama dari pembentukan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Gerbang Serasan dan penyelesaian persoalan lahan beherstrain. “Nah, hal inilah yang perlu ditidaklanjuti. Kami meminta BPKP Provinsi Sumsel untuk mengaudit dan menengahi permasalahan itu,”kata HNU disela melakukan kunjungan kerja di Kantor BPKP Provinsi Sumsel, Jumat (13/8).
Selain itu, Pj Bupati turut didampingi Kepala OPD hadir diantaranya, Inspektur, Ka Bappeda, Kadin Sosial, Kadin Koperasi dan UKM, Kadin Lingkungan Hidup, Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Hukum, Kabag LPBJ.
Lanjut HNU, sebagaimana diketahui arah tujuan pembangunan pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah untuk mencapai indikator kesejahteraan masyarakat. “Untuk itu, kita berharap penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan manajemen pengelolaan yang benar sehingga dapat mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang dapat menyebabkan kerugian negara,”paparnya.
Sementara itu Kepala BPKP Sumsel, Buyung Wiromo Samudro SE MBA, menyampaikan bahwa peran dan fokus dari tugas BPKP adalah mengawal tercapainya tujuan pembangunan. Menurutnya hal tersebut memerlukan perencanaan yang baik, yang merupakan kunci dari keberhasilan pencapaian tujuan.
“BPKP Sumsel sesuai komitmen siap mengawal akuntabilitas pembangunan. kami memastikan BPKP Sumsel akan hadir memberikan pendampingan terhadap persoalan yang dihadapi pemerintah daerah,”terangnya.NH
