- Asosiasi Siap Mendampingi
- Minta Penyidik dan BPK Turun ke Lapangan
Muara Enim-Sumsel, ExtraNews – Sejumlah kegiatan pembangunan di Kabupaten Muara Enim tengah mendapat sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa proyek strategis yang dianggarkan tahun 2021 terkesan berprogres lamban bahkan nyaris mangkrak.
“Diantaranya proyek-proyek minim progres itu yakni pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kelurahan Muara Enim, Gedung Perpustakaan Daerah di Kelurahan Tungkal dan kolam retensi di Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Pembangunan Jembatan di Kecamatan Empat Petulai Dangku dan pembangunan lainnya.
Ketiga proyek ini didapati mengalami deviasi pekerjaan mulai 1 hingga 5 persen. Padahal waktu pengerjaan sesuai kontrak tidak lama atau kurang lebih 2 bulan lagi. Mendapati banyaknya laporan beberapa proyek jauh dari target penyelesaian.
Selain itu, temuan lainnya ada pembangunan jalan cor benton di Dusun VI Desa Karang Raja pekerjaannya telah selesai. Tetapi setelah diperiksa ternyata pekerjannya tidak memenuhi spesifikasi teknis PUPR alias asal jadi.
Atas temuan inspeksi mendadak (Sidak) tersebut, akhirnya Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar SH MM (HNU) mengumpulkan puluhan kontraktor yang menjadi pihak pelaksana pembangunan, Jumat (29/10/2021).
Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang mengingatkan para rekanan agar tidak main-main.
Dirinya meminta seluruh kontraktor segera menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan pembangunan. “Pengerjaan proyek untuk tahun anggaran 2021 harus segera dituntaskan mengingat waktu pengerjaan kurang lebih 2 bulan lagi,”tegas HNU.
Diakuinya HNU, pihaknya sengaja mengumpulkan sejumlah kontraktor untuk menstressing atau mengatensi, mengingat waktu pengerjaan segera berakhir. “Untuk itu agar mereka (Kontraktor, red) ini manfaatkan waktu selama 2 bulan ini, seefektif mungkin,”ujarnya.
Jika dalam kurun waktu target pembangunan belum dirampungkan, maka pihaknya tak segan memberikan sanksi tegas. “Jangan main-main. Jika tidak selesai sanksi pemutusan kontrak hingga pencekalan atau blacklist untuk proyek pekerjaan ditahun-tahun berikutnya,”tegasnya.
Diakui, HNU berdasarkan peninjauan di lapangan, beberapa proyek memang mengalami deviasi 1 hingga 5 persen. Artinya antara progres dan target penyelesaian mengalami kemunduran. Meski begitu, HNU meyakini proyek-proyek masih memungkinkan dirampungkan ditahun ini. “Berdasarkan masukkan OPD dan konsultan masih bisa, tapi asal ada keinginan dari mereka untuk selesaikan tepat waktu,”ungkapnya.
Lebih lanjut, HNU menuturkan pihaknya sangat mengapresiasi terkait banyaknya laporan dari masyarakat. Menurutnya besarnya perhatian menunjukan pembangunan tersebut sangat dinantikan manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. “Pengawasan dari masyarakat itu menjadi matakedua saya dalam memantau atau mengawasi jalannya pembangunan dilapangan,”pungkasnya.
Terpisah, langkah HNU yang turun langsung memantau pelaksaan pembangunan pekerjaan proyek APBD 2021 mendapat dukungan dari asosiasi badan usaha dan profesi jasa konstruksi Kabupaten Muara Enim.
“BPC Gapensi Muara Enim mengapresiasi dan mendukung langkah Pj Bupati dalam melakukan croscek atas laporan masyarakat tentang kegiatan pembangunan proyek APBD Kabupaten Muara Enim 2021,” ujar Ketua BPC Gapensi Muara Enim Akhmad Imam Mahmudi, Minggu (31/10/2021).
Lanjutnya, tugas Pj Bupati Muara Enim untuk membenahi Kabupaten Muara Enim ini memang berat dan rentetannya panjang serta turun secara langsung ke lapangan. Untuk diketahui, kata dia, kepala daerah yang mau turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pembangunan pekerjaan proyek dengan penyampaian tegas temuan di lapangan hanya dua yakni Alm H Kalamudin Djinab dan Dr H Nasrun Umar SH MM. Untuk itu, kata dia, asosiasi mendukung langkah HNU dalam mengawasi pembangunan di Kabupaten Muara Enim lebih baik.
“Temuan potret dilapangan merupakan potret perencanaan kondisi yang ada dan Pj Bupati harus mengevaluasi baik itu kontraktor maupun Dinas PUPR. Untuk itu, kita mendukung langkah-langkah HNU dalam pengawasi pembangunan pekerjaan proyek APBD 2021 dan kita siap mendampingi dilapangan,” ucapnya.
Hal senada dikatakan Praktisi Hukum Muara Enim Ardianto SH, dirinya mengapresiasi dan mendukung langkah Pj Bupati Muara Enim yang memantau secara langsung pembangunan pekerjaan proyek menggunakan anggaran APBD 2021. “Atas temuan-temuan sidak dilapangan terkait pekerjaan pembangunan yang dilakukan Pj Bupati, kita mendorong penyidik Kejaksaan dan Tipikor turun serta mendorong langkah BPK untuk turun ke lapangan untuk cek hasil pekerjaan proyek tersebut,” imbuhnya. [NH]
