Kacamata Objektif Aktivis Sayangkan Narasi Negatif Raja Ampat, Ini Faktanya
Raja Ampat, Extranews —- Membuka mata berkaca pada realita, konstruksi narasi berbau politik kepentingan perihal isu aktivitas tambang dan wisata alam Raja Ampat, Indonesia sangat disayangkan.
Bukan terlihat mencerdaskan, malah kelompok tertentu terkesan menjadi provokator kepada netizen, membawa narasi negatif bahwa Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia mendukung kerusakan alam.
Hal itu diungkapkan oleh Abubakar Mahu, Ketua Umum Aliansi Pergerakan Pemuda Indonesia Timur-Jakarta (APPIT Jakarta).
Bahkan kata dia, tindakan Menteri ESDM, Bahlil melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang menjadi aduan kelompok tertentu dan juga atas video yang diduga editing menggunakan kecerdasan AI yang sempat viral di sosial media, adalah bentuk pemberian respons terhadap isu tersebut.
“Padahal, saat itu, Pak Bahlil selaku Menteri, mendengar ada keluhan sejumlah kelompok atas aktivitas di pertambangan, maka turun melakukan pengecekan langsung. Tolong dicermati, itu sebagai bentuk perhatian,”ujarnya.
Bahkan, kala kunjungan itu ia juga bertindak untuk melakukan mediasi antara masyarakat yang pro dan kontra bersama dengan Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat.
“Bukan hanya hadir sebagai formalitas belaka, terlihat Pak Bahlil hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memediasi seluruh unsur, baik itu masyarakat, pemerintah daerah, maupun pihak perusahaan,” sambung Abubakar.
Mengkaji perihal foto dan video yang viral, Abubakar menggaris bawahi bahwa fakta dilapangan tidak demikian. Menyitir kalimat Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, bahwa foto dan video itu dipastikan bukan dari daerah di Raja Ampat, baik itu Pulau Gag maupun pulau Piaynemo.
Termasuk, Bupati Raja Ampat sendiri, Orideko, lugas kalimatnya menjelaskan bahwa foto dan video itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada pulau yang masuk wilayah pemerintahannya itu.
Selain itu, kembali ditegaskan oleh Ketua Umum APPIT-J, Abubakar ini fakta berkata bahwa sebagian besar masyarakat sepakat meminta kepada Menteri ESDM untuk tidak menghentikan aktivitas PT GAG Nikel yang telah beroperasi selama ini, tidak mengganggu lingkungan apapun.
Ditambahkan oleh Koordinator Nasional Mentari Muda Indonesia (Kornas MMI), Iqbal Hafsari, bahwa dari hasil penelusuran yang ia lakukan bahwa dari lima perusahaan yang beroperasi di area dimaksud, hanya PT GAG Nikel yang memiliki izin kontrak karya, aktif memproduksi nikel di pulau GAG.
Pula, boleh dilakukan penelusuran bahwa PT GAG terdaftar pada aplikasi Mineral One Data Indonesia, Nomor Akta Perizinan 430.K/30/DJB/2017 lokasi kelolaan usaha seluas 13,13 ribu hektar.
“Coba cermati betul secara utuh, cek faktanya. Bukan kami berpihak, tapi faktanya hanya PT GAG yang ada izin,”ucap Iqbal Hafsari.
Fakta lain juga mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT GAG berada di pulau Gag, berada sekira 40 kilometer dari pulau Piaynemo.
Lanjut, pulau Gag bukanlah termasuk pulau yang menjadi destinasi wisata. Sejak 1998 lalu, izin eksplorasi pulau ini sudah ada sejak 1998 lalu. Masuk wilayah izin usaha pertambangan yang dikantongi PT GAG Nikel, tahun 2017 lalu itu.
Menariknya lagi, dari sudut pandang ilmu geologi, Piaynemo bukanlah unsur yang mengandung nikel, melainkan kawasan karst yang tersusun dari batuan gamping.
“Itu faktanya, pulau Piaynemo itu tidak ada nikel,”sambungnya.
Jika dicermati secara utuh, sudut pandang negatif tertuju pada Menteri ESDM Bahlil saat ini tidak memiliki dasar konkret.
Mengingat akta perizinan dibuat dikala dirinya belum menjabat sebagai Menteri ESDM.
“Salah besar jika dalam hal ini sudut mata tertuju kepada Menteri ESDM, Pak Bahlil,”sambungnya.
Namun, ia meminta kepada Menteri ESDM untuk mengambil langkah tegas dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Raja Ampat ini.
Karena menurutnya, keindahan Raja Ampat adalah aset dan potensi yang dimiliki Indonesia. Maka, harus dijaga dan dilestarikan agar bisa menjadi warisan apik untuk generasi bangsa di masa-masa yang akan datang.
“Kami minta, pak Bahlil supaya tegas. Kalau memang tidak bermasalah, dan berdampak positif terhadap masyarakat, maka jangan ditutup,”tuntas Iqbal.Fir
