Selain itu, ada juga soal konstitusi yang dinilainya sudah sangat ambruk.
“Terbukti bersalahnya hakim konstitusi sidang MKMK itu menjadi gerbang awal menjadi bukti empiris bahwa pada kenyataannya memang MK tidak independen, erat kaitannya dengan kedekatan personal kekeluargaan antara Jokowi dan Anwar Usman dan itu sudah terbukti,” bebernya.
“Kita merasa sudah tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan di UGM,” sambungnya.
Gielbran menyebut, pemerintahan saat ini tak ubahnya seperti pada zaman orde baru. Sebab saat ini banyak masyarakat yang menjadi korban diskriminasi, intimidasi, dan represifitas.
“Kita menyebutnya tidak hanya semacam orde baru tapi orde paling baru karena bentuk represifitasnya dibentuk dikemas dalam bentuk yang lain tetapi kejamnya sama, otoriternya sama tapi dibungkus layaknya seorang yang innocent yang tak berdosa,” ungkapnya.
Dirinya juga menyampaikan beberapa indikator yang membuat pemerintahan Jokowi layak disebut seperti itu.
Pertama, indeks demokrasi yang anjlok selama hampir 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Indikator kedua adalah terkait konstitusi.
Gielbran menyebut di akhir periode kepemimpinan, Jokowi justru menghendaki perpanjangan kekuasaan layaknya seorang Raja Jawa. “Belum lagi bicara soal dinasti politik beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita.
Sehingga saya rasa tadi tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM yang paling memalukan,” pungkasnya. (*)
