Pada Minggu (25/6/2023) lalu, secara mengejutkan, IMF melalui IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.
Dalam laporan tersebut, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral dan menarik investasi asing melalui kebijakan larangan ekspor tersebut.
IMF juga mendukung langkah Indonesia dalam memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.
Diketahui seperti dikutip dari laman Dataindonesia.id,
Nilai Ekspor Nikel Indonesia Cetak Rekor pada 2022
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nikel dan produk olahannya di Indonesia tercatat senilai US$5,97 miliar dengan volume 777.411,8 ton pada 2022. Nilai tersebut melonjak hingga 369,37% dibandingkan pada tahun sebelumnya.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nikel dan produk olahannya di Indonesia tercatat senilai US$5,97 miliar dengan volume 777.411,8 ton pada 2022. Nilai tersebut melonjak hingga 369,37% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar US$1,27 miliar dengan volume 166.331,7 ton.
Nilai ekspor komoditas dengan HS 75 tersebut pada 2022 juga menjadi yang terbesar sepanjang satu dekade terakhir. Hal itu seiring dengan tingginya minat kendaraan listrik di dunia pada saat ini.
