Palembang, ExtraNews — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mendorong peran aktif sektor perkebunan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal itu ditegaskan Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat membuka Rapat Koordinasi Sub Sektor Perkebunan di Griya Agung, Senin malam (16/6/2025).
Dalam forum strategis yang dihadiri berbagai asosiasi dan pelaku usaha, Herman Deru menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah juga bergantung pada kepedulian dunia usaha, khususnya dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
“Jangan jadikan CSR hanya simbol. Harus ada aksi nyata dan terencana yang memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Deru.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemprov telah membentuk sistem digital untuk memetakan desa serta mengawasi pelaksanaan CSR agar lebih terstruktur dan akuntabel.
Tak hanya soal CSR, Gubernur menegaskan pentingnya pelaporan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di perusahaan perkebunan. Hal ini penting agar tidak menimbulkan gesekan di lapangan dan demi hubungan baik antar negara.
“TKA harus legal dan ada mekanisme transfer knowledge. Jangan abaikan ini,” ujarnya.
Deru juga mengkritisi rendahnya kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Sumsel. Ia menyebut hanya seperempat kendaraan yang terdaftar aktif membayar pajak.
“Bayangkan jika semuanya patuh, jalan-jalan kita pasti lebih baik. Pajak adalah sumber pembangunan,” katanya.
Ia mengimbau kendaraan perusahaan segera didaftarkan dengan plat BG dan pajaknya dibayarkan secara tertib.
Dalam forum itu, Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Ir. Agus Darwa, M.Si memaparkan luas areal dan potensi komoditas perkebunan Sumsel yang mencapai lebih dari 2,8 juta hektare.
Rakor ini juga dihadiri tokoh penting dari GAPKI, GAPKINDO, serta perwakilan pelaku usaha lainnya. Mereka sepakat memperkuat sinergi guna menjaga keberlanjutan sektor perkebunan Sumsel. (*)
