Pasang Iklan Murah Meriah

Duh! Kemensos hanya Salurkan Bansos Rp78 Triliun dari Total Rp497 T Anggaran, Risma: Sisanya Aku Nggak Tahu

Duh! Kemensos hanya Salurkan Rp78 Triliun dari Total Rp497 T Anggaran, Risma: Sisanya Aku Nggak Tahu

JAKARTA, ExtraNews – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mengaku tidak tahu-menahu mengenai meroketnya penyaluran bantuan sosial (bansos) jelang Pemilu 2024. Bansos pemilu ramai disorot karena dinilai bermuatan politis.

Risma mengaku tidak tahu karena sebagian besar bansos tidak disalurkan oleh pihaknya. Menurut Risma, Kemensos hanya menyalurkan Rp78 triliun dari total Rp497 triliun anggaran perlindungan sosial.

“Jadi kan yang sisanya itu aku enggak tahu, aku enggak berhaklah untuk bicara itu,” kata Risma usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dalam rapat kerja tersebut, Risma menyatakan bahwa setiap tahun pemerintah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos.

BACA JUGA INI:   Haji Isam dan Potensi Pintu Masuk Presiden Jokowi Dimakzulkan

Pada tahun ini, SPM tersebut dikeluarkan pada 26 Januari lalu atau sekitar dua pekan sebelum Pemilihan Umum 2024 yang diselenggarakan 14 Februari 2024.

Anggaran bansos yang dikeluarkan melalui SPM tersebut langsung disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM) melalui bank penyalur. Kemensos disebut tidak secara langsung memegang anggaran bansos.

“Kami itu, Pak, megang uang besar itu seperti ikan di akuarium. Kita bisa lihat, tapi enggak bisa pegang karena uang itu langsung ke KPM, bukan lewat kami,” kata Risma dikutip Kompas.com.

Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi VIII DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Esti Wijayanti meminta Risma untuk menjelaskan masifnya gelontoran bansos pemerintah jelang Pemilu 2024.

BACA JUGA INI:   VIDEO!! Ibu Rumah Tangga ini Viral, Karena Mirip Presiden Jokowi

Menurut Esti, penjelasan Risma diperlukan mengingat Indonesia ke depan bakal menghadapi kontestasi demokrasi setelah Pemilu, yakni Pilkada 2024.

“Kita bicaranya meluruskan, supaya apa yang terlihat dengan kasatmata di masyarakat ini tidak perlu diulang nanti di Pilkada dengan menggunakan pola yang sama. Belum pencoblosan, gubernur bupati wali kota incumbent (petahana) menggelontorkan yang sama. Saya mohon izin ini juga jadi evaluasi, apakah kita sudah tepat kemarin melakukan itu,” kata Esti. (*)

 

BACA JUGA INI:   Mencegah Berita Hoax, Isu Sara dan Hate Speech Menjelang Pemilu 2024