Dewan Pendidikan Sumsel Nilai Pentingnya Bela Negara dan Pencegahan Radikalisme
Palembang, Extranews —- Dewan Pendidikan Sumsel menilai pendidikan bela negara dan upaya pencegahan radikalisme sangat penting. Hal itu terungkap dalam rapat dewan pendidikan Sumsel yang berlangsung di Ruang rapat gedung KPA Unsri Bukit Besar, Kamis (4/7).
Rapat dipimpin oleh Ketua Prof Zulkifli Dahlan dan dihadiri Prof Hardi, Dr Syarwani, Dr Ismail, Abu Hanifah dan Firdaus.
Terkait dengan bela negara, diperlukan penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda khususnya siswa dan mahasiswa melalui pendidikan formal dan non formal. Menurut Zulkifli , diperlukan penguatan karakter bela negara dan kewarganegaraan dan cinta tanah air serta anti radikalisme di lembaga pendidikan formal melalui peran sekolah/ madrasah dan guru-guru. Oleh karena itu, Zulkifli menganggap sangat penting pembekalan guru agar metode pembelajaran dan penilaian yang tidak hanya berbasis kepada pengetahuan kognitif tetapi juga perubahan sikap dan perilaku siswa/afektif dan psikomotorik. Abu Hanifah menambahkan, perlu penguatan karakter dan nilai-nilai budaya bangsa sejak usia dini. Karena itu dalam konteks Sumatera Selatan perlu ada peningkatan kuantitas dan kualitas PAUD (APK baru 47%) termasuk kesejahteraan guru guru PAUD. PAUD harus didirikan sampai kecamatan & desa-desa di Sumsel.
Selain itu, ujar Zul perlu memperkuat pendidikan informal yaitu memberikan bekal kepada orang tua tentang metode pendidikan anak yang benar dan efektif. Termasuk pentingnya pendidikan pranikah bagi pasangan yang akan berperan menjadi orang tua.
Mereka perlu dibekali tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga tentang metode pendidikan anak dan parenting terutama bagaimana menanamkan nilai-nilai dan karakter mulia kepada anak di dalam keluarga sejak dini
Polihanhannya perlu ada sosialisasi terkait bela negara dan pencegahan radikalisme di perguruan tinggi baik untuk mahasiswa maupun dosen juga di sekolah baik untuk siswa siswa maupun guru guru.
Terkait kebijakan sistem zonasi ada kebijakan khusus untuk sekolah favorit atau sekolah unggulan. Seyogianya penerimaan siswa baru di sekolah favorit/unggulan tidak dibatasi zona agar sekolah tersebut tetap dapat meningkatkan mutu input dalam rangka mempertahankan keunggulan sekolah tersebut.
Menurut Ismail, kebijakan zonasi perlu diiringi dengan peningkatan dan pemerataan mutu sekolah scr berkesinambungan khususnya dari aspek sarana prasarana dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan. Dengan meratanya mutu sekolah maka mendaftar ke sekolah di zona manapun tidak masalah karena semua sekolah sama mutunya. fk
