Plt Bupati Muara Enim menyampaikan penjelasan terhadap APBD perubahan tahun anggaran 2020.
Muara Enim -Extranews— Berbagai badai melanda pemerintahan Kabupaten Muara Enim sepwrto tetjafinya penangkapan Bupati,kerua dprd,sejumlah pejabat opd dilongkup pemkab Muaraenim serta badai besar corona melanda dunia yanh juga Muara Enim bahkan termasuk salah daerah tertinggi disumsel yang terserang Badai pandemi corona atau Covid-19.
Seperti sudah jatuh tertimpah tangga pula badai badai itu telah mempengaruhi pada keuangan daerah kabupaten Muata Enim Buktinya Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus mengalami defisit anggaran sebesar Rp316 miliar.
Defisit anggaran tersebut disampaikan Plt Bupati Muara Enim H Juarsah saat rapat paripurna ke 23 bersama DPRD Muara Enim agenda penyampaian penjelasan nota keuangan Raperda Kabupaten Muara Enim tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 di Gedung DPRD Muara Enim, Senin (14/9).
Juarsah menyebutkan, wabah pandemi Covid-19 memaksa pemerintah melakukan kebijakan rasionalisasi anggaran sehingga berdampak terhadap defisit anggaran pemkab Muara Enim.
Menurutnya, dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020, pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp2,43 triliun. Sementara belanja daerah bertambah sebesar Rp2,75 triun sehingga ada defisit anggaran sebesar Rp316 miliar. “Defisit ini ditutupi oleh surplus pembiayaan netto sebesar Rp316 miliar, sehingga diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2020 sebesar nol rupiah,”katanya.
Juarsah mengatakan, pendapatan daerah APBD induk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2,6 triliun. Pada APBD perubahan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp215 miliar atau turun 8,11 persen sehingga menjadi Rp2,43 triliun.
Orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang mengungkap selama pandemi juga terdapat penurunan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 7,17 persen atau menjadi Rp233 miliar dari diproyeksikan Rp251 miliar.
Pihaknya juga mengikuti arahan menteri dalam negeri nomor 177/kmk.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya belu masyarakat. “Pemerintah melakukan penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang/jsa dan belanja modal,”paparnya.
Adapun kebijakan ini, lanjutnya, berdampak terdapat belanja pegawai yang semula dianggarkan Rp15,8 miliar menjadi Rp12,2 miliar. Sementara disisi lain, belanja tak terduga selama pandemi covid-19 melonjak drastis. Yakni semua dianggarkan Rp15 miliar setelah perubahan naik menjadi Rp135 miliar. “Adapun belanja barang dan jasa semula direncanakan Rp875 miliar menjadi Rp765 miliar atau turun 12,63 persen,”jelasnya.NH
