Minta Kekosongan Pejabat Definitif Segera Diisi
Muara Enim–Extranews
Masyarakat Muara Enim mendesak Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim H Nasrun Umar, untuk segera mengisi sejumlah jabatan yang hingga kini masih belum diisi oleh pejabat definitif. Soalnya, ada 8 OPD lingkup pemerintahan Kabupaten Muara Enim plus jabatan sekda mengalami kekosongan jabatan definitif.
“Pj Bupati Muara Enim harus memaksimalkan pelayanan publik dengan mengisi jabatan kosong di 8 organisasi perangkat daerah (OPD) dan jabatan sekda defenitif,” ujar Tokoh Pemuda Kabupaten Muara Enim, Yones Tober ST, Senin (24/5).
Ke 8 OPD itu, kata dia, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Dispora, Kepala Inspektur dan Direktur RSUD dr HM Rabaian serta seketaris daerah. “Sejauh ini masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas dan penjabat sekda,” katanya.
Ia melanjutkan, menurutnya pimpinan definitif di OPD dan seketaris daerah defenitif, sangat dibutuhkan dalam mengambil kebijakan, agar tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dapat berjalan maksimal.
“Kita berharap Pj Bupati dapat segera melaksanakan lelang jabatan di lingkungan 8 OPD dan Sekda. Sebab kewenangan Pj bupati dan bupati defenitif itu sama, walaupun Pj bupati harus melapor dan berkordinasi dengan gubernur,” jelasnya.
Sebelumnya, Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar (HNU), mengatakan pelaksanaan lelang jabatan Seketaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim harus melaporkan dan kordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru.
“Dalam kedudukan sebagai Pj Bupati semua segala sesuatu harus dilaporkan kepada gubernur.
Sebelum arahan defenitif terhadap itu (Pelaksanaan lelang jabatan sekda, red) saya tetap istiqomah apa yang sudah dilakukan sampai hari ini,” kata HNU disela-sela usai pelantikan pengurus PKK seluruh kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim, beberapa hari lalu.
Lanjutnya, namun kalau yang pelaksana tugas jabatan kepala dinas Pj Bupati bisa melakukan mutasi. “Jika untuk pengisian jabatan sekda, saya minta pendapat gubernur dan mendagri dulu. Saya Pj ini ada satu klausul harus melapor ke mendagri melalui gubernur karena saya perpanjangan tangan gubenur,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Harson Sunardi ketika dikonfirmasi, mengatakan bahwa saat ini, pihaknya sedang persiapan membentuk panitia seleksi pemilihan lelang jabatan 8 OPD dan Sekda Muara Enim. Jika panitia sudah terbentuk barulah akan diserahkan ke KASN melalui Gubernur Sumsel.
Sambung Harson, setelah turun izin dari KASN, barulah akan membuka penerimaan tes seleksi Sekda Muara Enim. Untuk panitianya bisa 5 atau lebih, tetapi seperti yang sudah-sudah kita menggunakan lima orang yakni dua dari interen birokrat (Pemprov/Pemkab) dan tiga dari luar (akademisi). “Mudah-mudahan bulan ini panitiannya sudah terbentuk dan secepatnya dikirimkan ke KASN,” jelas Harson Sunardi ketika dikonfirmasi, Senin (24/5).
Setelah panitia seleksi pemilihan lelang jabatan terbentuk, kata dia, pihaknya akan mengajukan izin rekomendasi pelaksanaan seleksi terbuka ke KASN. Apabila rekomendasi dari KASN keluar akan segera diumumkan.
“Ada enam tahapan yakni seleksi adminstrasi, assessment, penulis makala, wawancara, penyampaian hasil penilaian kepada pejabat Pembina kepegawaian Kabupaten Muara Enim dan laporan proses pengisian JPTP ke KASN,” terangnya.
Ketika ditanya diperkirakan ada berapa perserta yang akan ikut lelang jabatan seketaris daerah? Harson memprediksi untuk peserta dari lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim ada 11 orang. “Ada 11 orang. Kalau ASN dari luar Pemkab Muara Enim nantinya ada yang ikut, saya tidak tahu berapa jumlahnya,” tandasnya.NH
