Jakarta, Extranews —- Anugerah Kebudayaan PWI Pusat (AK-PWI), untukbupati/wali kota, ternyata idenya dari Temu RedakturKebudayaan (TRK) se-Indonesia, 2014, di Siak, Riau.
Acara tahunan yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bekerjasama dengan Direktorat JenderalKebudayaan, saat itu mengangkat tema “Pers, PolitikKebudayaan dan Kebudayaan Politik”.
” Ide Anugerah Kebudayaan ini, saya dapatkan setelahmenggelar Temu Redaktur Kebudayaan di Siak, Riau tahun2014.
Pada saat itu Bupati Siak, Pak Syamsuar, yang kinimenjabat Gubernur Riau,” papar Ketua Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono, Kamis, 16/9/2021, dalam acara Sosialisasi AK-PWI pada HPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Hadir dalam sosialisasi secara daring tersebut KetuaUmum PWI Pusat Atal S.Depari selaku PenangungjawabHPN, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, dan Hj. Nur EndangAbbas Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. Serta para KetuaPWI Provinsi/Kabupaten/Kota dan para kepala dinas dariberbagai kabupaten / kota di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, hingga Maluku Utara.
Kontrol dan Ajang Apresisi
Menurut Yusuf, pada saat menggelar TRK di Siak itu, kapasitasnya sebagai Ketua Departemen Wartawan Film, Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah mencermati berbagaiwacana yang berkembang dalam TRK, dia menyadari banyakhal penting terkait realitas pers, politik kebudayaan dan kebudayaan politik.
Di antaranya era otonomi daerah yang desentralistik — pasca runtuhnya Orde Baru yang sentralistik — memunculkan bupati/wali kota hasil dari iklim politiktransaksional. Maka untuk memajukan kebudayaan nasional, perlu memperkuat kapasitas dan kapabilitas bupati/wali kota. Pers sebagai pilar keempat demokrasi, harus turut ambilbagian dalam hal ini.
Bagaimana bentuk dan caranya? Selainmelalui pemberitaan dan kontrol sosial, pers dapatmengapresisasi melalui sebuah ajang penghargaan.
Pada saat ide itu diajukan kepada Ketua Umum PWI Pusat, saat itu H.Margiono, langsung setuju. Setahunkemudian AK-PWI pertama digelar, hasilnya diumumkanpada puncak peringatan HPN 2016 di Lombok, NTB. Penghargaan diserahkan di depan Presiden oleh Menko PMK Puan Maharani, kepada tujuh kepala daerah di antaranyaBupati Banyuwangi Azwar Anas, Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan BupatiWakatobi Hugua.
Memenangkan Kesehatan dan Perilaku Baru
Setelah Margiono lengser, Atal S.Depari sebagai KetuaUmum PWI Pusat, malam menetapkan AK-PWI digelarsecara tahunan di tengah HPN.
Sejak itu pencantuman tahunanugerah, disamakan dengan tahun HPN, agar mudah diingat. AK-PWI 2020 di HPN Banjarmasin, Kalimantan Selatan, memilih 10 bupati/walikota, dilengkapi “DekralasiBanjarmasin” yang ditandangai oleh pers dan kalanganseniman budayawan, bupati/waki kota hingga menteri, diantaranya Menko PMK Muhadjir Effendy. Isinya mendesakpresiden/ pemerintah agar menjadikan kebudayaan sebagaisalah satu prioritas pembanguan nasional. Selanjutnya AK-PWI 2021 di gelar di HPN Jakarta. Sedangkan AK-PWI 2022 di Kendari-Sulawesi Tenggara. Mengambil tema: “Memenangkan Kesehatan, Kemanusiaan, dan MewujudkanPerilaku Baru, Berbasis Informasi dan Kebudayaan”.
Menjawab berbagai pertanyaan yang muncul saatsosialisasi, Yusuf menjelaskan bahwa tema tersebut bukantujuan. Melainkan cara atau alat untuk merealisasikangagasan atau program (sebut saja X) yang telah menjadi visimisi bupati/wali kota, yang menjadi janji politik saatmemenangi Pilkada.
Panitia menetapkan, setiap bupati/ wali kota yang mengikuti AK-PWI 2022, harus mendaftarkan diri dan mengirim proposal 25-30 halaman. Di dalamnya berisi lima hal pokok. (1) Pernyataan sebagai peserta. Biodata ringkasbupati/wali kota dan gambaran singkat daerah, serta prestasinasional/internasional. (2) Berbagai program terobosan/ inovasi untuk memenangkan kesehatan, kemanusiaan dan perilaku baru berbasis informasi dan kebudayaan (4) ObjekPemajuan Kebudayaan yang mana, dari Pokok-pokokPemikiran Kebudayaan daerah (PPKD) yang digunakan untukmenunjang terobosan/informasi. Apakah manuskrip, kesenian, tradisi lisan, teknologi tradisional, atau lainnya. (4) Pengelolaan wartawan/ media massa/ medsos untukmenunjang perwujudan perilaku baru. (5) Daftar link rujukanmasing-masing bab. Dilengkapi lampiran PPKD lengkap. Sedangkan video, merupakan pendukung proposal. Durasinya7-10 menit. Format Mp4, resolusi 720-1080. Dikirim ke[email protected].
Pendaftaran dibuka 1 September – 1 November 2021. Proses penjurian berlangsung 3-25 November 2021 oleh Tim Juri yang terdiri dari akademisi, pengamat seni/budaya, praktisi seni, dan wartawan kebudayaan. Tanggal 29-30 November 2021, Presentasi dan verifikasi 10 bupati/ wali kotayang proposal dan videonya terbaik. Tanggal 1 Desember2021, Pengumuman Nominasi Calon Penerima AK-PWI 2022. Tanggal 9 Februari 2022 Penerimaan AK-PWI dalamHPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
UNESCO: Indonesia Super Power Kebudayaan
Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, dalamsambutannya mengingatkan bahwa UNESCO tahun 2017 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara super power di bidang kebudayaan. Oleh karena itu melalui AK-PWI inikita ingin mencari bupati dan wali kota yang mumpuni dalambidang kebudayaan.
Ketua Panitia HPN Auri Jaya menambahkan, pilihantema kali ini merupakan momentum menarik, terutama dalammencari terobosan perilaku baru berbasis informasi dan kebudayaan, pada masa pandemi dan pasca-pandemi.
Sedangkan Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Hj. Nur Endang Abbas, mengajak para kepala daerah ambil bagiandalam anugerah ini, dan Sulawesi Tenggara siap menjadi tuan rumah HPN 2022 dengan baik. (Pokja AK-PWI).
