Pasang Iklan Murah Meriah

Aksi Unjuk Rasa Batubara Berujung di Somasi

Aksi Unjuk Rasa Batubara Berujung di Somasi

Palembang, ExtraNews – PT. Triaryani yang bergerak di bidang pertambangan melakukan Somasi terhadap Gerakan Masyarakat Peduli Nibung (GMPN). Melalui kuasa hukumnya, Gabriel H Fuady SH selaku pengacaranya telah membuat surat somasi tertanggal 31 Desember 2022.

Surat yang tertuju kepada ketua GMPN tersebut didasari pokok persoalan atas pernyataan dari Kuasa Hukum organisasi kemasyarakatan Gerakan Masyarakat Peduli Nibung (GMPN) (sdr. Abdul Azis, SH) saat melakukan orasi dan wawancara dengan media televisi Detik TV di Palembang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 yang “Penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara secara ilegal selama 2 tahun ini dari PT Triaryani dimana PT Sinar Rawas Gemilang hanya pengangkutan, artinya Triaryani harus bertanggung jawab penuh terhadap persoalan ini” dan tulisan sdr. Abdul Aziz, SH di media sosial pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 yang menyatakan “Ikhtiar harus terus dilakukan dengan gerakan moral agar ada pertanggung jawaban secara hukum atas kegiatan ILEGAL ini, PT Triaryani harus dimintak pertanggung jawabannya”.

Kantor Pengacara Gabriel H Fuady & Associates, berkantor di Jl. Kenanga II Komplek Batu Urip Permai IV Lubuklinggau, bertindak untuk dan atas nama sebagai Kuasa Hukum PT Triaryani menuliskan pernyataan GMPN di media tersebut mengarahkan opini bahwa PT Triaryani telah melakukan kegiatan secara ilegal, sehingga ingin menyampaikan Somasi kepada Saudara  dan rekan-rekan saudara selaku bagian dari GMPN:

1. Bahwa PT. Triaryani adalah perusahaan yang memiliki legalitas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan keputusan Bupati Musi Rawas Utara dengan nomor 540/220/KPTS/DPE-LH/2014 tanggal 23 Mei 2014;

2. Bahwa PT. Triaryani memiliki izin lingkungan sesuai keputusan Bupati Musi Rawas Utara dengan nomor 04/KPTS/MRU/2016 tanggal 29 Januari 2019;

BACA JUGA INI:   Ketum Fonpess Bantah Tuduhan Pungutan Liar

3. Bahwa PT. Triaryani memiliki Dokumen Rencana Pasca Tambang yang sudah mendapatkan pengesahan sesuai surat dari Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor 540/0469/DESDM/IV-1/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan secara rutin menempatkan dana rencana pasca tambang sesuai nominal dan waktu yang sudah ditetapkan sesuai surat tersebut diatas pada Bank milik Pemerintah

4. Bahwa PT. Triaryani memiliki Dokumen Rencana Reklamasi tahap kedua yang sudah disetujui pihak pemerintah sesuai dengan surat Persetujuan Rencana Reklamasi tahap Kedua nomor 540/1967/DESDM/IV-1/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan secara rutin menempatkan dana rencana reklamasi sesuai nominal dan waktu yang sudah ditetapkan sesuai surat tersebut di atas pada Bank milik Pemerintah;

5. Bahwa PT. Triaryani sebagai pemegang IUP Operasi Produksi berkewajiban menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Belanja tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pemerintah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) sebagai acuan kerja penambangan dan penjualan batubara perusahaan. Seperti halnya didalam dokumen RKKAB tahun 2022, Perusahaan telah menyampaikan rencana penjualan batubara dengan sistem FOT (Free on Truck) ke stockpile di Nibung dan Babat Toman (Bab II sub bab 2.6 point 2.6.1). Dan Dokumen RKAB tahun 2022 ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM (Dirjen Minerba) sesuai surat no. T- 22RKAB/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021. Demikian pula didalam Dokumen Perubahan RKAB tahun 2022 Perusahaan menyampaikan hal yang sama dan juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM sesuai surat no. T- 416/MB.05/MEM.B/2022 tanggal 4 Oktober 2022;

6. Bahwa Perusahaan secara rutin melaporkan hasil produksi, penjualan dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) berupa royalti dan Land Rent setiap Triwulan kepada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dan di dalam sistem MOMS Kementerian ESDM Pusat;

BACA JUGA INI:   PTBA Dapat Penghargaan dari Kanwil DJP Sumsel Babel

7. Bahwa di dalam aktifitas penambangan batubara, PT. Triaryani telah bekerja sama dengan kontraktor penambangan yang memiliki legalitas resmi dari Pemerintah berupa Izin Usaha Jasa Pertambangan.

8. Bahwa dalam kegiatan penjualan batubara, PT. Triaryani melakukan penjualan batubara dengan beberapa sistem seperti FOT (Free on Truck), FOB (Free on Board) dan CIF (Cost, Insurance and Freight). Salah satu aktifitas penjualan FOT dilakukan kearah Nibung dengan market ke PT. Semen Padang, untuk menjalankan penugasan yang diterima Perusahaan dari Pemerintah guna memenuhi kebutuhan industri semen;

9. Bahwa di dalam kegiatan penjualan FOT ke arah nibung yang selanjutnya dibawa ke PT. Semen Padang, Perusahaan tidak melakukan kegiatan pengangkutan batubara karena Penjualan FOT ini hanya sampai dengan mulut tambang saja dan kegiatan pengangkutan batubara sepenuhnya dilakukan pihak pembeli batubara (buyer). Untuk memastikan bahwa kegiatan penjualan batubara (FOT) ini berjalan dengan benar, Perusahaan sudah memastikan bahwa pihak pembeli telah memiliki kontrak jual beli batubara dan legalitas berupa izin pengangkutan dan penjualan batubara (IUP Operasi Produksi Khusus) yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

10. Bahwa dalam aktifitas pengangkutan dan penjualan batubara dari lokasi IUP Operasi Produksi, seperti tertera di dalam dokumen IUP OPK, disebutkan bahwa pemegang IUP OPK wajib menaati ketentuan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum (butir ketiga e);

11. Bahwa untuk kegiatan pengangkutan batubara menggunakan akses jalan umum, para buyer bekerja sama dengan pihak lain yang mempunyai legalitas penggunaan akses jalan untuk kegiatan pengangkutan batubara;
12. Bahwa akan halnya dinamika yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, untuk memastikan kegiatan penjualan batubara FOT kepada para buyer berjalan dengan proper, PT. Triaryani telah mengambil sikap dengan menghentikan kegiatan tersebut tanggal 6 Desember 2022. Perusahaan secara konsisten akan tetap mengikuti regulasi yang berlaku dalam menjalankan operasional produksi dan penjualan batubara sesuai yang sudah diatur di dalam UU Minerba No. 3 Tahun 2020.

BACA JUGA INI:   Pemprov Sumsel Bersama Pemkot Palembang  Sinergi akan Gelar Operasi Pasar Murah Tekan Inflasi Jelang Nataru 2024

Dalam pokok somasi itu kuasa hukum meminta saudara dan rekan-rekan GMPN untuk meminta maaf kepada PT Triaryani dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak somasi ini diterima, secara terbuka dan melalui media cetak maupun media sosial, dikarenakan pernyataan dan laporan saudara di Polda Sumsel tersebut telah merugikan Pihak PT. Triaryani.

Point’ selanjutnya apabila saudara dan rekan-rekan GMPN tidak ada iktikad baik untuk segera menyampaikan permohonan maaf terkait hal tersebut di atas maka terhitung setelah 7 (tujuh) hari somasi ini diterima, Kuasa Hukum dari PT. Triaryani akan menempuh jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (rel )