BPJS Kesehatan Cabang Palembang dan Pemkab Muba Perkuat Sinergi Jaga UHC Prioritas
Musi Banyuasin, Extranews – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinberkomitmen memperkuat koordinasi rutin bersama BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan setiap bulan guna menjagastatus Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sekaligusmeningkatkan kembali tingkat keaktifan peserta JaminanKesehatan Nasional (JKN) hingga mencapai target nasionalsebesar 80 persen.
Komitmen tersebut menjadi salah satu hasil utama audiensiantara Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah III denganWakil Bupati Musi Banyuasin yang berlangsung pada Kamis (30/7). Pertemuan tersebut membahas kondisi terkinikepesertaan JKN di Kabupaten Musi Banyuasin, termasuklangkah-langkah strategis untuk memastikan masyarakat tetapmemiliki akses terhadap layanan kesehatan.
Dalam pertemuan tersebut dipaparkan bahwa cakupankepesertaan JKN di Kabupaten Musi Banyuasin sempatmenunjukkan tren yang sangat positif. Pertumbuhan UHC meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar 98,56–98,57 persen pada Februari hingga Maret 2026. Setelah itu, capaian relatif stabil di atas 98 persen sebelum mengalamipenurunan menjadi sekitar 97,57–97,58 persen pada Juni hingga Juli 2026.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnyajumlah peserta pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga berdampak terhadap persentase cakupankepesertaan secara keseluruhan.
Selain mempertahankan cakupan UHC, pembahasan juga difokuskan pada tingkat keaktifan peserta JKN di KabupatenMusi Banyuasin. Saat ini, tingkat keaktifan peserta tercatatsebesar 73,95 persen atau masih berada di bawah target nasional sebesar 80 persen. Artinya, sekitar seperempatpeserta JKN di wilayah tersebut belum berstatus aktifsehingga memerlukan perhatian bersama.
Sebelumnya, tingkat keaktifan peserta sempat meningkathingga mencapai 78,26 persen. Namun, capaian tersebutkembali menurun dan bertahan di kisaran 74 persen dalambeberapa bulan terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwatantangan utama bukan hanya menambah jumlah peserta, tetapi juga memastikan peserta tetap aktif, khususnya pada segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pesertamandiri serta PBI Jaminan Kesehatan.
Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan yang menaungiwilayah Sumatera Bagian Selatan, Anurman Huda menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi kunci dalam mempertahankan status UHC Prioritas yang telah diraih Kabupaten Musi Banyuasin.
“Status UHC Prioritas tidak hanya diukur dari tingginyacakupan kepesertaan, tetapi juga dari banyaknya peserta yang benar-benar aktif sehingga dapat mengakses layanankesehatan saat dibutuhkan. Karena itu, kami mengharapkandukungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk terusmemperkuat validasi data kepesertaan, mendorong pesertamandiri tetap aktif membayar iuran, serta memastikanmasyarakat yang berhak memperoleh bantuan dapat segeraterdaftar sesuai ketentuan,” jelas Anurman.
Ia menambahkan, pemadanan data secara berkala akanmenjadi langkah penting untuk menjaga kualitas data kepesertaan sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepatsasaran.
Sementara itu, Wakil Bupati Musi Banyuasin, Abdur Rohman Husen menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmenmenjadikan koordinasi lintas sektor sebagai agenda rutin agar capaian UHC Prioritas tetap terjaga dan tingkat keaktifanpeserta dapat kembali meningkat.
“Kami akan memperkuat kolaborasi setiap bulan bersamaBPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan melalui pemadanandata kepesertaan. Langkah ini penting agar perubahan data penduduk dapat segera ditindaklanjuti, masyarakat yang memenuhi syarat memperoleh perlindungan JKN, dan pesertayang tidak aktif dapat segera diidentifikasi serta didoronguntuk kembali aktif. Dengan upaya tersebut, kami optimistisstatus UHC Prioritas dapat dipertahankan sekaligusmengembalikan tingkat keaktifan peserta hingga mencapaitarget 80 persen,” katanya.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan masyarakat Musi Banyuasin dapat terus memperoleh perlindungan kesehatanyang berkelanjutan. Keakuratan data kepesertaan, meningkatnya jumlah peserta aktif, serta koordinasi yang konsisten antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi fondasi penting agar akses layanan kesehatan bagimasyarakat tetap terjamin tanpa hambatan administrasi.
