Program JKN Makin Kuat, Cetak SDM Sehat untukIndonesia Hebat
Jakarta, Ectranews – Program JKN menunjukkan perannyasebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusiaIndonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasukilebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadaplayanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjagakeberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisikeuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakinmudah dijangkau masyarakat.
Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan PengelolaanProgram dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawabanBPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaaninformasi atas pengelolaan Program JKN sepanjang tahun2025, Kamis (2/7).
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminanpembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasibagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanankesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujarPujo.
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telahmencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total pendudukIndonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikutidengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjangtahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 jutapemanfaatan layanan kesehatan, atau lebih dari 1,9 jutapemanfaatan layanan setiap hari.
“Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaanmasyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkanbahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudahdiakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan,” kata Pujo.
Terdapat inovasi dalam pelayanan JKN, seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165. Kemudahan akses tersebut turut diperkuat melalui perluasanjejaring fasilitas kesehatan dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan RujukanTingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatanpenunjang yang tersebar di seluruh Indonesia yang telahmenjadi mitra BPJS Kesehatan.
Pujo menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN juga ditopang oleh pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel. Hingga akhirtahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesarRp30,04 triliun, yang mampu memenuhi estimasi pembayaranklaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program.
“Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dariKantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero). Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelolaorganisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei PenilaianIntegritas yang diselenggarakan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK),” terang Pujo.
Menurut Pujo, manfaat Program JKN tidak hanya dirasakanpada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyataterhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadappeningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hinggaRp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, sertamemberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.
Selain itu, Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019, sertamelindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari risiko jatuhmiskin akibat beban biaya kesehatan. Pujo menjelaskan, kajiantersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persenkepesertaan Program JKN mampu meningkatkan pengeluaranper kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus berkontribusiterhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai tigatahun dan produktivitas masyarakat
“Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakaninstrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosialsekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perludijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatanmasyarakat,” tambah Pujo.
Pujo juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, biayapelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkatdibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik, yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melaluipenerapan pola hidup sehat dan deteksi dini. Karena itu, BPJS Kesehatan senantiasa mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkankolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikanmanfaat bagi generasi mendatang.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untukmemperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintahdaerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruhpemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapatmembangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdayasaing,” kata Pujo.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan sebagai pengeloladana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untukmemastikan penyelenggaraan Program JKN dilaksanakanberdasarkan prinsip tata kelola yang baik denganmengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, Public Expose merupakan wujudketerbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentukpertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelolaProgram JKN secara profesional.
“Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perludihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutanfinansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasidengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat,” ucap Stevanus.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraanProgram JKN juga merupakan upaya negara dalammengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telahmenunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraanProgram JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melaluikolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Selain itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa ketahananpembiayaan Program JKN merupakan kunci dalammewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapatdipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangkapanjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhanekonomi nasional.
“Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perludidukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampumenjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalammewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdayasaing menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Telisa.
